Semangat Bendera

Oleh, M Danial PESTA sepak bola terbesar sejagat 2026 telah berlalu. Tetapi bendera bendera tim piala dunia yang dipasang pendukungnya masih berkibar di berbagai tempat. Pun bendera tim yang gagal. Penggemarnya seakan belum bisa menerima kenyataan: kalah. "Pendukungnya belum move on. Sudah nyata kalah, dia masih ngoceh tidak mau mengalah," komentar seorang sopir angkutan umum yang mengantar saya saat melintas di desa "penggila bola". Ada fenomena yang perlu direnungkan menjelang HUT Proklamasi seperti sekarang. Ketika menjelang Piala Dunia atau perhelatan sepak bola skala besar lainnya, banyak desa - kampung berubah menjadi arena ekspresi kecintaan para penggila sepak bola kepada tim kesayangannya. Bendera tim atau negara peserta dikibarkan. Bahkan warga rela patungan membuat bendera tim favorit beserta berbagai aksesorisnya. Ada warga rela mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk mengecat rumah berikut perlengkapan dan aksesorisnya dengan warna khas tim kebanggaannya. Ironisnya, semangat serupa tidak terlihat ketika menyambut Hari Kemerdekaan. Pemerintah telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat memasang bendera Merah Putih dan menghias lingkungan dengan umbul-umbul. Tetapi respon masyarakat tidak sehangat menyambut pesta sepak bola. Padahal harga sebuah bendera Merah Putih sederhana tidak seberapa. Dibanding biaya yang rela mereka keluarkan untuk menunjukkan dukungan kepada tim sepak bola kebanggaannya. Apakah ini pertanda nasionalisme sedang menurun? Belum tentu. Tidak bisa dipungkiri sepak bola memiliki magnet emosional yang kuat. Permainan kulit bundar itu menghadirkan kegembiraan, kebersamaan dan identitas kelompok. Fenomena tersebut patut dicermati lebih dalam, terutama ketika melihat bagaimana hubungan warga dengan negara dan pemerintah belakangan ini. Apalagi dengan kondisi masyarakat yang kian sulit untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak. Ada ironi lain. Pada masa-masa menjelang perebutan elektoral— Pemilu maupun Pilkada. Para calon atau elite politik mendadak menjadi “dermawan”. Mereka datang menyapa warga. Seolah berlomba menunjukan kepedulian, membagikan berbagai kebutuhan. Termasuk membagikan bendera atau aksesoris politik. Di titik ini muncul pertanyaan sederhana: mengapa pemenuhan kebutuhan masyarakat lebih mudah sampai kepada warga ketika mereka dibutuhkan. Tetapi tidak selalu mudah untuk momen yang perlu disemarakan sebagai bentuk nasionalisme, seperti hari kemerdekaan? Tentu tidak adil jika setiap bentuk kepedulian peserta kontestasi politik dicurigai sebagai kepentingan elektoral. Bisa saja itu bagian dari kampanye kebangsaan dan nasionalisme. Namun publik berhak kritis terhadap setiap fenomena yang terjadi. Kepedulian terhadap kebutuhan warga jangan sekadar menjadi instrumen untuk mendapatkan simpati ketika suara rakyat sedang dibutuhkan. Jangan pula buru-buru menyalahkan masyarakat karena kurang bersemangat memasang Merah Putih. Sangat mungkin persoalannya bukan sekadar harga bendera. Melainkan harga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan kepercayaan tidak lahir dari kegiatan seremonial, pemasangan baliho yang menampilkan gambar pejabat, imbauan resmi, bahkan instruksi. Sejatinya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan lahir ketika pelayanan publik konsisten dilaksanakan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum secara adil. Keteladanan pejabat dan aparat pemerintah. Pengelolaan anggaran yang transparan. Dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Masyarakat akan lebih mudah merasa memiliki negara jika penyelenggara negara konsisten menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Karena itulah pemerintah jangan risih untuk terbiasa melakukan introspeksi dan evaluasi secara obyektif. Dan membuka diri menerima kritik konstruktif. Mengibarkan bendera Merah Putih memang penting. Tetapi bukan semata melihat pada kewajiban memasang kain merah dan putih. Melainkan menghidupkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kesiapan berkorban. Sejatinya nasionalisme tidak bisa ditumbuhkan hanya dengan imbauan dan semacamnya. Tidak bakal lahir karena takut ditegur aparat. Tetapi tumbuh dari rasa bangga dan rasa memiliki. Warga tidak bisa disalahkan ketika mereka rela patungan membuat bendera tim favoritnya karena merasa memiliki tim tersebut. Muncul pertanyaan: apa yang membuat mereka merasa memiliki? Karena itulah, penting bagi para pejabat dan aparat pemerintah, begitu pun para elite politik: jangan hanya peduli kepada masyarakat saat mereka dibutuhkan. Tapi hadirlah ketika rakyat membutuhkan pelayanan, keadilan, informasi, perlindungan dan kepastian. Merah Putih bukan milik pemerintah. Bukan milik partai politik. Dan bukan milik kandidat tertentu. Tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Harapan kita bukan sekadar memastikan bendera Merah Putih dikibarkan setiap bulan Agustus. Tetapi memastikan semangat nasionalisme dan kemerdekaan membumi dan mewarnai kehidupan sehari-hari. Sebuah bendera dapat dikibarkan dengan tangan. Tetapi nasionalisme sebagai warga negara hanya dapat dikibarkan dari dalam hati. (*)