Dilema Rakyat

Oleh, M Danial Perjalanan Polman - Mamuju hari ini. Agak sepi. Tidak seperti biasa arus kendaraan ramai. Ada pemandangan lain yang justru mengundang kecemasan. Jarak pandang ke berbagai arah mulai kabur. Objek pada jarak sekitar 500 meter nyaris tertutup. Dari kejauhan, tampak seperti pertanda hujan akan turun. Sesuatu yang telah berbulan-bulan menjadi dambaan sejak kemarau panjang. Namun, harapan akan hujan kini berkelindan dengan kekhawatiran lain: kabut asap yang dampaknya makin terasa di Sulawesi Barat. Kedekatan geografis dengan Kalimantan. Yang belakangan dikepung kabut asap. Mengundang pertanyaan tentang kemungkinan pengaruhnya terhadap kualitas udara di daerah ini. Rilis peringatan dini BMKG, Rabu 14/10/2026, kualitas udara di wilayah Sulawesi Barat secara umum mengalami penurunan akibat kabut asap. Asap berasal dari sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lokal, dan asap kiriman dari Pulau Kalimantan. Kualitas udara untuk wilayah Polman berstatus tidak sehat. Daerah ini menjadi area terdampak paling parah dengan konsentrasi partikulat PM2.5. Melebihi ambang batas normal. Kualitas udara Majene juga berstatus sama: tidak sehat. Dengan indeks kualitas kualitas udara (AQI) model satelit berkisar di angka 90-114. Beda dengan Mamuju. Kualitas udaranya terpantau kualitas kondisi sedang. Indeks AQI berada di kisaran 88. Meski begitu, langit Mamuju dari kejauhan tampak tertutup kabut asap. Hingga kini belum terlihat langkah signifikan pemerintah untuk mengantisipasi risiko kesehatan masyarakat. Apakah pemerintah menunggu dampak yang lebih parah dirasakan warga untuk melakukan tindakan nyata? Sambil ngobrol dengan sopir tentang berbagai hal. Saya teringat masa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Ketika ancaman penularan virus corona merebak, masker menjadi salah satu perlengkapan penting. Berbagai protokol kesehatan diberlakukan pemerintah. Termasuk pembatasan aktivitas di luar rumah. Kini, ketika kualitas udara berpotensi kian memburuk, masyarakat kembali dihadapkan pada kebutuhan super penting: perlindungan diri. Bedanya, kehidupan sehari-hari sudah lebih dahulu dihimpit berbagai persoalan yang tidak sederhana. Perekonomian lesu. Harga berbagai kebutuhan makin mahal. Antrean BBM menyita waktu berjam-jam di SPBU. Para sopir angkutan kehilangan waktu mencari penumpang gegara BBM sulit. Sedangkan emak-emak sibuk mencari tabung gas yang harganya tidak stabil. Kemarau panjang mengancam sumber air bersih. Sumur mengering, sementara pelayanan air bersih kerap tersendat. Pemadaman listrik bergilir pun masih menjadi bagian dari keseharian. Di tengah kondisi itu. Masyarakat bukan hanya berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi juga dipaksa beradaptasi dengan berbagai ketidakpastian. Mengurangi aktivitas di luar rumah demi menghindari paparan kabut asap. Bukan perkara mudah bagi masyarakat yang harus tetap bekerja untuk menyambung hidup. Di kalangan pensiunan dan PNS kini ramai pula menjadi perbincangan. Mengenai rencana pemerintah mengalihkan pembayaran gaji melalui koperasi desa. Mereka butuh kepastian dan kejelasan mekanisme dan jaminan pembayaran gajinya nanti. Pasalnya, koperasi merah putih yang gedungnya sudah berdiri, tapi belum beroperasi. Pertanyaan sederhananya: bagaimana kebijakan baru dijalankan jika sarana pelaksananya belum siap? Situasi ini mengingatkan pada pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal harusnya disertai kesiapan tata kelola, sumber daya, distribusi, pengawasan, dan evaluasi. Niat baik sebuah program tidak otomatis akan menjamin pelaksanaannya berjalan baik. Idealnya setiap program dan kebijakan berskala luas didahului kajian mendalam dan komprehensif. Diperlukan uji coba yang terukur. Dan pemetaan risiko sesuai kondisi setempat. Hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan sebelum kebijakan diperluas. Sebab, kondisi geografis, kemampuan anggaran, kesiapan SDM, dan kebutuhan masyarakat tidak selalu seragam. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki daftar program dan target yang ambisius. Yang sangat penting pula, memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Memastikan juga transparansi dan akuntabilitas program. Kini masyarakat tidak hanya menanti turunnya hujan untuk mengakhiri kemarau. Mereka juga menanti respons pemerintah terhadap kabut asap, krisis air, antrean BBM, gangguan listrik, dan ketidakpastian sejumlah kebijakan. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah keluhan berubah menjadi krisis. Sebab, bagi masyarakat yang kini berusaha bertahan menghadapi beragam kesulitan. Kebijakan yang tidak matang demi pencitraan bukan sekadar kekeliruan administratif. Dampaknya bisa langsung menyentuh kesehatan, penghasilan, waktu, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintahan yang baik bukanlah yang paling banyak meluncurkan program. Melainkan yang paling cermat memastikan programnya tepat sasaran. Dan tidak menambah beban rakyat. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu hujan. Jangan pula mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian dari pemerintah. (*