Ruang Publik Sesak

Catatan M Danial DULU, sebelum teknologi digital printing dikenal. Ruang-ruang publik relatif bersih sebagai ruang promosi. Hanya ada papan reklame produk-produk komersial. Di lokasi atau titik yang dipatuhi pengaturannya. Beda sekarang. Ruang publik menjadi arena promosi yang potensial. Termasuk promosi diri untuk menjadi apa. Sebaliknya, produk digital printing berupa baliho atau spanduk menjadi media juga untuk penolakan atau kontra terhadap apa saja. Ruang publik di berbagai tempat di kota sampai ke desa. Ramai dengan baliho berbagai ukuran. Memuat gambar orang. Yang sudah dikenal maupun yang berkeinginan dikenal. Tampil dengan berbagai gaya. Terlihat sebagai sosok pribadi yang ramah dan peduli. Mencari simpati. Menebar senyum yang --belum tentu --sesuai kesehariannya. Menawarkan gagasan dan harapan yang seolah-olah baru. Menampilkan slogan dengan kata-kata indah. Yang belum tentu dimengerti si empunya baliho. Apalagi untuk dipahami masyarakat. Ruang publik sesak untuk promosi diri sudah menjadi tradisi. Pada momen tertentu. Seperti menjelang bulan ramadhan, hari raya keagamaan atau hari besar lainnya. Terlebih menghadapi kontestasi politik seperti pemilu, Pilpres atau Pilkada. Baliho bergambar kandidat atau yang merasa layak menjadi calon, ramai di berbagai tempat. Belum lagi media promosi lain seperti spanduk, poster atau stiker. Ramai di tembok pagar sampai tempat wudhu, bahkan toilet di masjid-masjid. Sudut-sudut jalan strategis di kota tidak hanya semarak baliho promosi diri menjelang hajatan partai politik. Pun yang bukan organisasi politik tapi permainan politiknya lebih kental. Sudut-sudut jalan dan lorong desa pun ramai menjelang pilkades maupun pemilihan tingkat dusun. Tembok dan pagar kampus atau sekolah dipadati baliho menjelang kontestasi internal. Bahkan untuk pemilihan ketua kelas sekalipun. Pemilu dan Pilkada 2024 masih lama. Tapi ruang publik makin ramai dengan baliho yang tak beraturan. Dilakukan oleh yang berstatus pejabat publik dan yang bersemangat menjadi pejabat publik. Tidak perlu heran anggapan yang menyebut para penguasa dan peminat kekuasaan itu mempertontonkan perilaku yang tidak layak dicontoh. Sangat disayangkan. Karena merekalah yang seharusnya menunjukan keteladanan. Seorang teman bertanya. Bagaimana ketika menjadi pengusa atau pejabat publik pada periode mendatang ? Pertanyaan tersebut cukup beralasan. Mereka semasa mempromosikan diri untuk menjadi apa, tapi sudah mengabaikan dan tidak peduli keteraturan. Menjadikan ruang publik seperti milik pribadi atau kelompoknya saja. Secara tidak langsung memaksa publik melihat wajah mereka setiap melintas. Mata sudah kelelahan melihat, tapi tidak mampu untuk menolak. Teman saya bertanya juga: kapan ruang publik menghadirkan pendidikan politik yang mencerdaskan. Edukasi pentingnya solidaritas sosial, dan membiasakan kontrol yang konstruktif. Bukan sekedar politik gambar baliho yang menyesakan. Dengan perilaku jor-joran dan menjadi tirani di ruang publik yang berlebihan.  Lantaran syahwat politik dan ambisi kekuasaan. (*)