Harkodia

Oleh, M Danial TANGGAL 9 Desember setiap tahun adalah Hari Antikorupsi Sedunia. Biasa disingkat Harkodia. Tidak banyak yang tahu tentang Harkodia. Tahu pun belum tentu peduli. Apalagi menjadikannya sebagai hari penting dan spesial. Kalangan tertentu biasanya memaknai Harkodia dengan caranya sendiri. Untuk menggaungkan pencegahan - pemberantasan segala bentuk praktik korupsi. Setidaknya melalui spanduk. Biasanya berisi jargon, seperti "Stop Korupsi", "Berani Jujur Hebat", "Mencegah Korupsi mulai dari Diri sendiri", "Transparansi dan Akuntabilitas untuk Indonesia Hebat". Penetapan Harkodia melalui proses panjang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketika itu korupsi disadari menjadi ancaman global. Majelis Umum PBB menilai praktik korupsi telah menyebabkan kerugian besar dan menghambat kemajuan pembangunan di banyak negara. Pada 30 Oktober 2003, Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, menyatakan praktik korupsi merugikan kelompok miskin dan merusak fondasi pembangunan sosial dan ekonomi. Menyikapi kondisi tersebut, PBB mengesahkan konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 31 Oktober 2003. Konvensi ini menjadi instrumen hukum internasional paling komprehensif memerangi korupsi. Yang mencakup pencegahan, penindakan, kerja sama antarnegara, hingga pengembalian aset hasil korupsi. Sekitar 40 hari setelah pengesahan, UNCAC resmi dibuka untuk ditandatangani pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Penanda - tanganan tersebut sekaligus penetapan Hari Antikorupsi Sedunia. Saat ini, lebih dari 180 negara telah bergabung dalam UNCAC, menunjukkan komitmen kuat komunitas internasional terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, turut memperingatinya melalui berbagai kegiatan untuk menumbuhkan semangat dan budaya antikorupsi sebagai gerakan moral berkelanjutan. Sejatinya Harkodia menjadi pengingat untuk menyadarkan semua pihak. Terutama yang resisten melakukan praktik penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mlemahkan juga sendi-sendi moral bangsa. Harkodia merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat komitmen yang disertai konsistensi melaksanakan transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Komitmen harus disertai konsistensi dan kesungguhan, bukan sekedar jargon dan formalitas. Kasus korupsi yang tumbuh subur di semua tingkatan. Melibatkan pejabat pemerintahan dan penyelenggara negara serta kalangan swasta. Penyebabnya utamanya karena kekuasaan tidak mendapat pengawasan maksimal. Informasi tidak terbuka, proses pengambilan keputusan berlangsung tertutup. Makanya transparansi sangat diperlukan yang menjadi cahaya untuk menerangi ruang gelap penyalahgunaan wewenang. Pemerintah yang transparan bukan hanya membuka data dan informasi publik seluas-luasnya. Tetapi juga menjadikan keterbukaan sebagai budaya kerja. Bukan sekedar formalitas administratif. Masyarakat berhak mengetahui proses perumusan kebijakan, bagaimana anggaran dikelola, bagaimana hasil dan evaluasi setiap kegiatan. Ketika informasi mudah diakses, maka potensi manipulasi dan penyimpangan dapat ditekan sejak awal. Transparansi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran, pelayanan publik, pelaksanaan setiap program, termasuk pengadaan barang dan jasa harus terbuka. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Akuntabilitas bukan sekadar laporan tahunan dengan bundel tebal. Melainkan keberanian mempertanggungjawabkan setiap keputusan dengan bukti yang dapat diverifikasi publik. Tanpa akuntabilitas, keterbukaan hanya menjadi slogan kosong tanpa makna. Harkodia adalah momentum yang tepat untuk menyatukan langkah dan gerakan bersama semua elemen; pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Untuk bergandengan tangan menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Harkodia adalah momentum yang tepat untuk menegaskan bahwa trasparansi dan keterbukaan untuk mewujudkan akuntabilitas bukan sekadar slogan dan formalitas belaka. Harkodia bukan untuk sekedar diperingati. Tapi tidak merubah kebiasaan permisif terhadap ptaktik penyalahgunaan jabatan dan wewenang dengan mengabaikan transparansi. Selamat Hari Antikorupsi Sedunia 2025. (*)