Jumat, 6 November 2026 • 00:00:00 WITA
BREAKING NEWS
PACEKO.com
Menu Navigasi

BENCANA

Penulis / Redaksi: admin
Kamis, 2 September 2021 19:17 WITA 798 tayangan 3 menit baca
BENCANA
Foto ilustrasi / Dokumentasi Opini - PACEKO.com PACEKO
Bagikan: Disalin!
Oleh M Danial Akhir-akhir ini. Sangat sering terjadi peristiwa yang menimbulkan kecemasan. Lebih dari itu, mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana. Yang terjadi karena faktor alam atau non alam, atau gegara ulah manusia. Akibatnya, korban jiwa dan kerugian materi tak terhindarkan. Bencana mengakibatkan juga dampak psikologis bagi masyarakat. Setiap hari BMKG menginformasikan prakiraan cuaca. Mengabarkan juga prediksi potensi bencana, seperti angin kencang, longsor, dan banjir, termasuk banjir bandang. Tujuannya, mengingatkan kewaspadaan semua pihak. Untuk mencegah terjadinya korban. Setidaknya meminimalkan jumlah korban bencana. Sayangnya, tidak terjadi hanya kecemasan. Bukan upaya serius melakukan pencegahan. Selalu terlihat pihak yang bertanggung jawab terkesan serampangan. Kegagapan dalam penanganan bencana selalu terulang. Sering terjadi saling harap dan saling tunjuk satu dengan yang lain. Pejabat pemerintah di tingkatan berbeda, malah menyebut soal soal kewenangan sebagai alibi pembenaran. "Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab mengurusi bencana ?," seorang bertanya kepada temannya, di sebuah warkop. "Sebaikanya penjelas pertanyaanya, brother. Urusan bencana yang kamu maksudkan, pencegahan atau penanganan korban  ?," yang ditanya, menimpali. Sang penanya memperjelas. Yang dimaksudkan adalah pencegahan korban bencana dan penanganan jika terjadi bencana. Menurutnya, harusnya sejak awal ada upaya antisipasi. Setidaknya untuk meminimalkan korban. "Bukankah begitu, bro ?" Dialog dua sekawan itu cukup seru. Diselingi saling tawa dan saling sindir antara keduanya. Yang satu sangat apriori, mengaku kepercayaannya makin menipis kepada pemangku kebijakan. "Jangan begitu, bro. Pemerintah sudah berusaha keras, tapi bukan satu-satunya yang menentukan keberhasilan." "Menurutmu, yang dimaksud usaha keras bikin slogan, pasang baliho ? Kalau hanya sebatas itu kerja kerasnya, jangan berharap hasilnya memadai. Kalau besok-besok ada (bencana) lagi, entah apa yang akan terjadi lagi." Berdasarkan berbagai referensi, menghadapi bencana sangat diperlukan literasi kebencanaan yang selama ini sangat minim. Sehingga, tidak mudah menghindari terjadi korban akibat bencana karena kebanyakan masyarakat tidak tahu harus bagaimana saat terjadi. Minimnya literasi kebencanaan, sangat memengaruhi budaya masyarakat yang cenderung permisif. Pasrah. Tidak memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi bencana. Harusnya mengingat peribahasa klasik: sedia payung sebelum hujan. Literasi kebencanaan sangat diperlukan. Untuk memberdayakan potensi masyarakat melakukan mitigasi bencana. Sehingga dapat meminimalkan risiko akibat bencana. Edukasi, literasi dan advokasi kebencanaan perlu terus dilakukan. Pelibatan berbagai unsur masyatakat, hendaknya tidak sebatas slogan juga. Seperti sering terjadi selama ini. Pemerintah di setiap tingkatan, perlu bekerjasama semua stakeholder termasuk media. Komunitas masyarakat tradisional, komunitas adat, organisasi nonpemerintah, LSM, media, dan para penggiat medsos. Sudah saatnya dilibatkan secara sungguh-sungguh. Bukan pelihatan sebatas formalitas. Dalam kegiatan kebencanaan secara partisipatif. Sehingga akan lebih memperluas jangkauan sosialisasi, dan edukasi mitigasi bencana. Penting juga pelibatan dan memberi ruang kepada berbagai stakeholder. Untuk berperan melakukan pendekatan dengan berbagai perspektif pencegahan bencana. Menjaga hutan dan merawat kelestarian lingkungan. Juga pemahaman praktis mengenai fenomena cuaca, perubahan iklim, potensi bencana dan dampaknya. Yang sangat penting juga. Peran aktif yang disertai kesungguhan para pemangku kebijakan mengenai kebencanaan di tingkatan pemerintahan: Provinsi dan kabupaten. Agar masyarakat meyakini kapasitas dan kompetensi para pejabat mengenai tugas dan wewenangnya. Dalam persoalan bencana, sangat penting kepekaan dan kepedulian sosial para pemangku kebijakan di setiap tingkatan. Bukan malah berkelit dengan berbagai alasan. Sangat ironis, jika pejabat tingkat provinsi hanya menunggu laporan. Bahkan menunggu permintaan kabupaten untuk bergerak. Sedangkan bencana sudah jelas terjadi dan butuh perhatian. Saya akhirnya berpikir dan tertawa sendiri. Mengingat istilah yang sering terdengar: KISS = koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. Fakta belakangan ini. KISS yang tepat adalah kegiatan inisiatif sendiri-sendiri. Wallahu alam (*)
Iklan Sponsor728 × 90 px (In-Article)
Telkomsel 5G Sulbar - Jaringan Internet Super Cepat & Kuota Melimpah
admin

Jurnalis dan kontributor redaksi PACEKO.com, berkomitmen menyajikan liputan mendalam, akurat, dan berimbang demi kemajuan Sulawesi Barat dan Indonesia.

Iklan Sponsor728 × 90 px (After-Article)
Pesona Wisata Mandar - Eksplorasi Budaya & Keindahan Bahari Polman