POLEWALI MANDAR,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) membahas persoalan pendidikan di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar). Aliansi juga mendesak DPRD Polman mengawal anggaran pendidikan agar tidak lagi dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami meminta agar DPRD Polman mengeluarkan rekomendasi ke DPR RI agar alokasi anggaran pendidikan 20 persen tidak lagi dialihkan ke MBG,” kata salah satu perwakilan Alinasi, Baraq kepada wartawan, Jumat (08/05/2026).

RDP berlangsung di ruang aspirasi gedung DPRD Polman, Jalan H.A.Depu, Kelurahan Pekkataba, Kecamatan Polewali, Jumat siang (08/05). Turut hadir Plt. Kepala Dinas Pendidikan Polman, Nursaid Mustafa.

RDP ini membahas maraknya angka putus sekolah, kurangnya insfratruktur pendidikan hingga anggaran pendidikan. Kesejahteraan guru non ASN khususnya yang bertugas di pelosok desa juga tidak luput dari perhatian Aliansi.

Baraq mengungkapkan, ada dua poin utama tuntutan dari Semarak Polman dalam aksi peringati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Dia menyebut isu pendidikan menjadi fokus utama tuntutan Semarak Polman.

“Serta masalah insfratruktur pendidikan yang belum layak utamanya daerah terpencil seperti di Lenggo dan Tutar,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly mengatakan alokasi anggaran pendidikan 20 persen itu berada di APBN Pusat. Dia menegaskan program prioritas Presiden Prabowo yakni MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan.

“Program MBG itu merupakan program prioritas, kita yang ada di daerah ini diminta untuk mendukung program itu agar berjalan maksimal. Jika kami diminta untuk buat rekomendasi, maka kami sampaikan anggaran pendidikan tidak pernah dialihkan ke MBG, dan memang faktanya seperti itu,” tegasnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Polman, Nursaid Mustafa menyampaikan alokasi anggaran bidang pendidikan di Polman tahun 2025 dan 2026 semuanya 36 persen. Hampir semuanya terserap untuk pembayaran gaji.

“Rincian untuk tahun 2026 ini, 79 persen untuk gaji, sisanya untuk dana Bos SD, SMP PAUD, dan sarana prasarana, ini alokasi untuk 2026,” ucap Nursaid.

Menurutnya, tahun ini Polman mendapat revitalisasi sekolah melalui aspirasi anggota DPR RI komisi X.

Dia juga mengaku sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tekait rencana penggunaan dana bos untuk membayar gaji guru PPPK paruh waktu yang sudah beberapa bulan tak dibayarkan.

“Gaji mereka tersedak selama beberapa bulan karena ada aturan terbaru, dana bos tidak bisa digunakan untuk gaji PPPK paruh waktu, kemarin kita koordinasikan dengan provinsi dan pusat supaya diberi ruang untuk gunakan dana bos ini,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) disegel massa aksi Aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) yang hendak menyuarakan sejumlah persoalan krusial di daerah ini. Mereka kecewa lantaran tak satupun anggota DPRD Polman berada di tempat untuk menemui massa aksi.

“Kami menyesalkan tak ada satupun anggota DPRD Polman yang berjumlah 40 orang masuk kantor. Padahal harusnya ada anggota dewan masuk kantor, kalau alasan kunjungan kerja ke luar daerah seharusnya tidak bersamaan,” kata Ketua Kammi Mandar Raya, Rifai, Selasa (05/05). (run/thaya)