Rapat paripurna DPRD Sulbar dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur

DPRD SULBAR, MAMUJU,- DPRD Sulbar menggelar rapat dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Sulbar. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Abdul Rahim, dan anggota DPRD Provinsi Sulbar yang hadir secara luring maupun daring, berlangsung Kamis (09/05/2024). Turut hadir, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh beserta jajarannya. Laporan rekomendasi Panitia Kerja DPRD Sulbar terhadap LKPJ Gubernur Sulbar tahun 2023 yang diwakili H. Sudirman menyampaikan harapan agar kebijakan strategis pemerintah daerah ke depan harus benar-benar diarahkan dan difokuskan pada penyelesaian masalah struktural yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Barat. "Seperti masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, masih tingginya angka prevalensi stunting, masih rendahnya taraf hidup masyarakat (tercermin dari rendahnya pendapatan per kapita) yang masih sangat jauh disparitasnya dengan pendapatan secara nasional dan regional Sulawesi Barat  yang terendah dari 6 Provinsi di pulau Sulawesi," ungkap H Sudirman. Dia juga menyoroti terbatasnya konektivitas wilayah. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan dukungan anggaran. "Masalah ini bukan hanya membutuhkan desain perencanaan yang jelas dan terarah, tetapi juga harus disertai secara paralel dengan dukungan anggaran," ujar H Sudirman. Setelah pelaporan hasil rekomendasi terkait LKPJ Gubernur 2023, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berkas rekomendasi dari DPRD Sulbar terhadap LKPJ Gubernur Sulbar. DPRD berharap apa yang disampaikan sebelumnya oleh Pj. Gubernur dapat diberikan penjelasan secara holistik, konstruktif dan berdaya guna terhadap sustainabel dan dampak pembangunan, agar arah pembangunan yang sudah disepakati dapat berjalan on the track, berdasarkan kaidah perencanaan dan kemanfaatan. Dalam sambutanya, Pj. Gubernur Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan akan terus melakukan perbaikan demi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat. “Kedepannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan terus melakukan perbaikan-perbaikan khususnya pada tata kelola pemerintahan dengan berbasis kinerja sehingga diharapkan atas rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap LKPJ Tahun 2023 yang diserahkan pada hari ini, nantinya dapat menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah," terang Prof Zudan. (adv)