Pemprov-DPRD Sulbar Sepakati Arah Kebijakan Anggaran Perubahan 2026

MAMUJU,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama DPRD Sulbar menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (27/08/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, dan dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Sulbar. Sekprov Sulbar, Junda Maulana, mengatakan kesepakatan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan anggaran yang mendukung pembangunan daerah. “Kesepakatan ini menjadi bukti gagasan antara Pemprov dan DPRD Sulbar demi pembangunan daerah,” kata Junda. Menurutnya, pembahasan dan persetujuan KUPA-PPAS Perubahan merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap adaptif terhadap perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kemampuan fiskal daerah. Junda menegaskan, Pemprov Sulbar berkomitmen menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan dengan kondisi aktual serta kapasitas anggaran yang tersedia. Dengan demikian, alokasi anggaran diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pemprov berkomitmen melakukan penyesuaian terhadap berbagai program dan kegiatan berdasarkan perkembangan kondisi aktual serta kemampuan fiskal daerah. Kita harus memastikan setiap anggaran daerah memberikan nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Junda menambahkan, pelaksanaan APBD Perubahan nantinya perlu diarahkan pada program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian target pembangunan. Dia juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui kebijakan dan program bantuan yang menjawab kebutuhan warga. Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga harus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan. “Pemerintah tidak hanya hadir untuk mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga terus berupaya memberikan perhatian melalui berbagai bentuk bantuan dan program nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya. (Rls)