DPRD Polman Usul Sistem Ganjil Genap Atasi Antrean Kendaraan di SPBU

POLEWALI MANDAR,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) mengusulkan penerapan ganjil genap nomor polisi kendaraan dalam pengisian BBM di SPBU. Usulan tersebut menjadi salah satu solusi mengurangi antrean panjang kendaraan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di semua SPBU di daerah ini. Usulan itu disampaikan ketua DPRD Polman, Fahry Fadli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan mahasiswa, Selasa (06/10). Fahri bahkan mengaku telah melanyangkan surat rekomendasi ke pemerintah setempat terkait penerapan usulan tersebut. “Terkait soal antrean panjang, bukan hanya di Polman, kita telah mengeluarkan surat rekomendasi ke pemerintah daerah dengan memberlakukan ganjil-genap berdasarkan STNK,” ujar Fadly. Dia berharap rekomendasi sistem ganjil genap tersebut dapat segera diberlakukan untuk mengurangi antrean panjang kendaraan di SPBU. Apalagi, daerah lain yang lebih awal menerapkan system tersebut diklaim sukses mengurangi antrean. Sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polman, Agusnia Hasan Sulur, mengatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Termasuk mengantisipasi praktik “pelangsir” yang dinilai turut memicu antrean. “Kami telah membentuk satgas dan telah ditandatangani oleh Bupati Polman,” ujar Agusnia. Menurutnya, pengawasan di lapangan menemukan adanya pengecer yang menjual BBM dengan harga tinggi. “Hasil pantauan berdasarkan surat edaran, fenomena penjual eceran dan pelangsir, yang ditemukan dengan harga tinggi, adalah fakta yang ditemukan di lapangan,” ungkapnya. Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) gelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Polman, Jl Andi Depu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Selasa (06/10). Mereka menyoroti persoalan sulitnya masyarakat memperoleh Bahan BBM di semua SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Polman. Mahasiswa meminta anggota dewan di DPRD Polman segera mengambil langkah konkret mengatasi kelangkaan BBM. Selain itu, massa aksi juga menyoroti kelangkaan LPG 3 kilogram yang disebut berdampak pada kenaikan harga di tingkat pengecer. “Kami menilai Surat Edaran Bupati Polman terkait distribusi BBM bersubsidi belum mampu mengurai persoalan antrean di sejumlah SPBU,” kata Deby Akbar dalam orasinya.(run/thaya).