Polemik Bimtek 40 Anggota DPRD Polman di Yogyakarta

POLEWALI MANDAR,- Sebanyak 40 anggota DPRD Polewali Mandar (Polman) periode 2024-2029 mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bimtek) penguatan kapasitas dan pendalaman tugas. Pelaksanaan Bimtek itu menuai sorotan publik lantaran dilaksanakan di Yogyakarta. Urgensi pelaksanaan Bimtek di luar kota yang menghabiskan anggaran ratusan juta tersebut dipertanyakan. Sebab dianggap akan menambah beban keuangan Pemerintah Daerah (Pemkab) Polman yang saat ini sedang defisit. “Dalam situasi defisit anggaran seperti saat ini, setiap keputusan yang diambil oleh DPRD harus benar-benar dipertimbangkan, jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa manfaat malah menambah beban keuangan daerah,” kata Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polman, Andi Baraq kepada wartawan, Rabu (19/02/2025). Andi mendesak DPRD Polman menjelaskan urgensi, rincian anggaran dan manfaat pelaksanaan Bimtek tersebut. Apalagi Bimtek tersebut dilaksanakan setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres No 1 tahun 2025, terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. "Jika tidak ada penjelasan yang terang, maka kritik dan kecurigaan dari masyarakat hanya akan semakin kuat,” tegasnya. Dalih DPRD Polman Gelar Bimtek di Yogyakarta Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman) Amiruddin tanggapi sorotan terkait pelaksanaan Bimtek bagi 40 anggota DPRD Polman di Yogyakarta. Dia berdalih Bimtek tersebut tidak mungkin untuk dibatalkan, karena persiapan dengan pihak ketiga sebagai pelaksana telah diselesaikan sebelum Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025, terkait efisiensi anggaran. “Program kerja namanya Bimtek itu ada pihak ketiganya, sudah ada kerjasama baru turun instruksi Presiden. Mau tidak mau karena sudah terbayar (tidak bisa dibatalkan) karena sudah ada pihak ketiga,” kata Amiruddin kepada wartawan, Jumat (22/02/2025). Amir mengungkapkan, pelaksanaan Bimtek tersebut telah diagendakan jauh hari sebelumnya. Dia mengaku serba salah, apalagi biaya pelaksanaan Bimtek kepada pihak ketiga telah diselesaikan. “Terkait Bimtek, saya kira Bimtek itu sudah diagendakan di awal, jadi program kerja DPRD itu. Sudah teragenda jauh sebelumnya, sebelum januari kita sudah susun program kerja. Terus terang kegiatan ini sudah teragenda sebelumnya, jadi kami serba salah. Pihak ketiga sudah ada kerjasama pihak universitas, itulah yang terjadi, sudah terbayar,” sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Bimtek 40 Anggota DPRD Polman di Yogyakarta Sedot Anggaran Rp 280 Juta Pelaksanaan Bimtek 40 anggota DPRD Polman di Yogyakarta habiskan anggaran Rp 280 juta. Bimtek  tersebut berlangsung selama 2 hari, Senin-Selasa (17-18/02). “(Bimtek) yang di Yogya itu hitungannya 7 juta per orang selama 2 hari, semua sudah ditanggung pihak penyelenggara (di luar biaya perjalanan). Bimtek itu diikuti oleh 40 anggota dewan termasuk ketua dan wakil,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Polman, Budi Utomo kepada wartawan, Kamis (20/02/2025). Menurut Budi, pelaksanaan Bimtek untuk 40 anggota DPRD Polman tersebut bekerjasama dengan Universitas Respati Yogyakarta. Diakui, universitas yang melaksanakan Bimtek telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. “Penyelenggara bimtek itu dalam aturan bisa dari perguruan tinggi, tapi harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyelenggarakan itu. Kita bekerjasama dengan Universtias Respati Yogyakarta,” ungkapnya. Dia juga mengungkapkan, pelaksanaan Bimtek bagi anggota DPRD Polman untuk tahun ini direncanakan 3 kali karena keterbatasan anggaran. “Jadi anggota dewan itu dalam satu tahun dia diperkenankan bimtek sampai 6 kali. Diperencanaan kita itu cuman dikasih 3 kali, karena anggaran yang terbatas,” ujar Budi. (thaya)