APBD PERUBAHAN UNTUK SIAPA ?

Legislativ Corner’s Usman Suhuriah Salah satu sumberdaya untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah adalah dengan sumberdaya penganggaran. Sementara itu, kebijakan pemerintah membutuhkan sumberdaya tersebut berupa alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD. Begitu juga anggaran yang ada harus memuat berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Atau bagaimana APBD harus berpihak kepada masyarakat untuk tujuan mengatasi berbagai ketimpangan. Sehingga keberpihakan APBD akan menunjukan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Barat tanggal 31 Agustus 2020 ini telah mengajukan RAPBD-P untuk tahun anggaran 2020. RAPBD-P ini dapat dilihat seperti apa kebijakan pemprov Sulbar untuk tujuan kesejahteraan masyarakatnya. Dipahami bahwa perubahan APBD adalah siklus rutin dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuannya bahwa perubahan APBD dapat dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut : 1). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA). 2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. 3). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. 4). Keadaan darurat dan 5). Keadaan luar biasa. Hal yang mendasari pengajuan APBD perubahan seperti yang disebut di atas, sedikitnya perlu dikaji bersama apakah kondisi yang ada telah memenuhi kriteria. Dalam konteks inilah apakah rancangan APBD-P 2020 benar-benar diarahkan untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Barat. Bila kita telusuri bagian pendapatan maka ditemukan bahwa Pemda Sulbar menurunkan pendapatan pada RAPBD-P sebelum perubahan sebesar Rp. 2.220.639.937.396.- dan direncanakan menjadi sebesar Rp. 1.954.774.157.688.- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 265.865.779.708. Sementara bila dilihat dari potensi dan populasi pendapatan termasuk pendapatan asli daerah (PAD) maka fakta penurunan ini belum berbanding lurus dengan potensi pendapatan yang ada. Sementara itu, realisasi pendapatan pada semester pertama dalam draf ajuan RAPBD-P belum tergambar secara eksplisit. Penggambaran ini tentu saja akan membantu banyak pihak dalam melihat trend realisasi pendapatan ataupun secara implisit akan menggambarkan proyeksi jumlah pendapatan yang dapat diperoleh dari sisa tahun anggaran berjalan. Akan halnya dari sisi belanja tidak secara ajek menampilkan realisasi belanja maupun pembiayaan agar dapat dibaca menurut neraca berimbang atau bila terdapat neraca yang timpang diantara pendapatan dan belanja. Pun dalam hal ini akan banyak membantu dalam melihat sektor alokasi mana dalam tahun berjalan yang mengalami serapan anggaran berjalan cepat dan berjalan sangat lambat. Dalam analisa ini tentu kepentingannya sama akan membantu dalam menilai kinerja anggaran, hingga akan menyimpulkan program mana dalam konteks anggaran berjalan sesuai target yang diharapkan atau mana target meleset ? Dari hal-hal yang disebutkan di atas, maka yang tak kalah pentingnya adalah melihat konteks APBD-P berdasarkan hal yang mendasarinya. Yaitu berdasarkan latar belakang dengan menurunnya jumlah penerimaan (pendapatan) pada satu sisi, dan sisi lain terdapat usulan kenaikan belanja pada sektor tertentu seperti pada belanja tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, maka di sini memungkinkan bagi lahirnya pertanyaan ; benarkah usulan menaikan bagian belanja benar-benar akan diarahkan kepada sektor perioritas atau dengan kata lain tidak diinginkan bila kenaikan belanja di balik menurunnya pendapatan justru diarahkan untuk pembiayaan operasional birokrasi atau belanja lain yang tidak berhubungan dengan alasan utama pengajuan RAPBD-P. Pertanyaan ini adalah penting demi mengurai teka-teki pembahasan RAPBD termasuk RAPBD-P ini sesungguhnya diarahkan untuk siapa ?