POLEWALI MANDAR,- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Polewali Mandar (Polman) di Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar pembahasan LKPj tahun anggaran 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Polman,

Kegiatan yang dipimpin Ketua Pansus LKPj DPRD Polman Muhammad Ilham berlangsung di ruang aspirasi Gedung DPRD Polman, Kamis (03/04). Hadir anggota pansus, diantaranya Nurdin Tahir, Rahmadi,Abdul Muis, Suardi, serta anggota lainnya.

Sejumlah kepala OPD turut hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, di antaranya Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Agusnia Hasan Sulur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Alimuddin, Kepala Dinas Kesehatan dr. Anita, serta Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Jumadil Tappawali.

Dalam forum pembahasan, Pansus DPRD Polman menyoroti sejumlah isu strategis yang muncul dari pemaparan OPD, salah satunya rendahnya kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian daerah.

Pansus menilai kondisi UMKM di lapangan masih didominasi usaha yang hanya mampu bertahan tanpa perkembangan signifikan.

Apalagi banyak pelaku UMKM dinilai belum mampu bertransformasi menjadi usaha produktif yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Muhammad Ilham menegaskan, fenomena tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, agar segera dibenahi melalui strategi pembinaan yang lebih konkret dan berkelanjutan.

“UMKM jangan hanya bertahan, tetapi harus didorong naik kelas. Pemerintah daerah perlu menghadirkan program pembinaan yang terukur agar kontribusinya terhadap ekonomi daerah benar-benar terasa,” ujar Ilham.

Selain persoalan UMKM, Pansus juga mempertanyakan keakuratan data serta dasar penetapan target kinerja OPD dalam LKPj tahun 2025.

Menurut Ilham, penyusunan target harus berbasis parameter yang jelas dan data yang valid agar capaian kinerja dapat diukur secara objektif.

“Jangan sampai target disusun terlalu rendah sehingga mudah dicapai, namun tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Capaian mungkin maksimal, tetapi output dan outcome tidak mampu terukur. Bisa saja target tercapai karena targetnya memang rendah,” tegasnya.

Pansus menilai pemaparan OPD masih memerlukan pendalaman lanjutan, guna memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi riil di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, Pansus LKPj DPRD Polman akan menggelar rapat internal untuk meramu hasil pembahasan sekaligus menguji validitas data yang tertuang dalam LKPj Pemkab Polman tahun 2025.

“Hasil pembahasan ini nantinya menjadi dasar penyusunan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas kinerja serta memperkuat sektor UMKM,” pungkas Ilham. (run/thaya)