Selasa, 26 Maret 2019 14:19 WITA
1,239 tayangan
3 menit baca
POLEWALI,- Kericuhan warnai aksi unjuk rasa ratusan perawat sukarela di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kabupaten Polewali Mandar, pada Selasa siang (26/03/19).
Sejumlah perawat sempat diamankan Polisi, lantaran melakukan tindakan yang dianggap sebagai provokasi hingga mengakibatkan keributan.
Kericuhan bermula, ketika koordinator aksi unjuk rasa, Maemunis, memaksa menghentikan Direktur RSUD Polewali Mandar, Dokter Samsihah , yang memberikan tanggapan sebagai jawaban atas tuntutan massa aksi.
“ tunggu dulu bu, saya mau tanya dulu ibu, “ teriak Maemunis yang terus dihalangi Polisi saat mencoba mendekati Direktur RSUD Polewali Mandar.
“ ini tidak apa-apa pak, bapak (Polisi) jangan sentuh saya, tidak usah pakai tangan, saya mau tanya dulu ibu, apa betul bapak bupati pernah mengeluarkan aturan yang melarang penerimaan tenaga sukarela “ sambung Maemunis memaksa, di susul teriakan ratusan massa aksi lainnya.
Aksi unjuk rasa ratusan perawat ini, sebagai bentuk kekecewaan terhadap manajemen RSUD Polewali Mandar, yang memberhentikan salah seorang perawat tanpa alasan yang jelas, kendati telah belasan tahun mengabdi.
Pemecetan tersebut, disusul dengan dikeluarkannya surat Direktur RSUD Polewali Mandar, yang membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga perawat, dengan salah satu syarat tidak akan menuntut untuk digaji termasuk tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga Non PNS BLUD RSUD Polewali Mandar, maupun diangkat menjadi CPNS.
“ baik rumah sakit ataupun puskesmas, silahkan buka dengan syarat prioritaskan tenaga sukarela yang ada, kemudian rekrutmennya harus benar, berdasarkan edaran menteri kesehatan, bahwa semua tenaga sukarela itu, wajib mendapatkan honor sesuai UMK Kabupaten, selain itu pihak rumah sakit harus memberikan alasan yang jelas terkait pemecatan salah satu tenaga sukarela yang telah belasan tahun mengabdi, “ jelas Maemunis.
Menyikapi tuntutan massa aksi, Direktur RSUD Polewali Mandar mengaku keputusan pemberhentian salah satu perawat, sudah melalui mekanisme yang ada.
“ yang pertama saya mau klarifikasi soal pemberhentian perawat, dasarnya sudah kita melakukan pertemuan secara bertahap, mulai dari pihak manajemen, komi perawat, dan satuan pengawas interen rumah sakit, menyatakan yang bersangkutan melanggar etika antar profesi, melakukan beberapa tindakan yang dianggap melanggar etika, makanya kita keluarkan “‘ jawab Dokter Syamsiah tegas.
Terkait dibukanya lowongan penerimaan ratusan tenaga perawat sukarela yang dianggap tidak berpihak pada tenaga sukarela yang sudah ada, Syamsiah mengaku bahwa selama ini telah melakukan perekrutan diluar ketentuan yang ada, karena pertimbangan sosial.
“ di permenkes menegaskan tidak boleh mempekerjakan tenaga sukarela yang tidak punya Surat Ijin Perawat (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR)sim, selama ini saya berlebih menerima sampai 500 perawat dan bidang, hanya karena satu sisi saja, sisi sosialnya, saya kasihan ilmu mereka (perawat) mati membeku, saya sudah sampaikan kemana-mana,itulah alasan saya, sementara di kantor itu bertumpuk berkas ratusan perawat “ jelas Syamsiah.
Usai berunjuk rasa di RSUD Polewali Mandar, aksi unjuk rasa ratusan perawat ini dilanjutkan di Kantor Bupati Polewali Mandar. Sebelumnya, mereka juga menggelar aksi yang sama di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mandar. Pengunjuk rasa memaksa anggota dewan membubuhkan tanda tangan pada selembar kain, sebagai bentuk dukungan dan jaminan aksi unjuk rasa ini, tidak akan berimpilikasi negatife, pada perawat yang ikut melakukan aksi.
Para pengunjuk , mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar disertai mogok bekerja, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. (Thaya)
Iklan Sponsor728 × 90 px (In-Article)
Aksi unjuk rasa ratusan perawat ini, sebagai bentuk kekecewaan terhadap manajemen RSUD Polewali Mandar, yang memberhentikan salah seorang perawat tanpa alasan yang jelas, kendati telah belasan tahun mengabdi.
Pemecetan tersebut, disusul dengan dikeluarkannya surat Direktur RSUD Polewali Mandar, yang membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga perawat, dengan salah satu syarat tidak akan menuntut untuk digaji termasuk tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga Non PNS BLUD RSUD Polewali Mandar, maupun diangkat menjadi CPNS.
“ baik rumah sakit ataupun puskesmas, silahkan buka dengan syarat prioritaskan tenaga sukarela yang ada, kemudian rekrutmennya harus benar, berdasarkan edaran menteri kesehatan, bahwa semua tenaga sukarela itu, wajib mendapatkan honor sesuai UMK Kabupaten, selain itu pihak rumah sakit harus memberikan alasan yang jelas terkait pemecatan salah satu tenaga sukarela yang telah belasan tahun mengabdi, “ jelas Maemunis.
Menyikapi tuntutan massa aksi, Direktur RSUD Polewali Mandar mengaku keputusan pemberhentian salah satu perawat, sudah melalui mekanisme yang ada.
“ yang pertama saya mau klarifikasi soal pemberhentian perawat, dasarnya sudah kita melakukan pertemuan secara bertahap, mulai dari pihak manajemen, komi perawat, dan satuan pengawas interen rumah sakit, menyatakan yang bersangkutan melanggar etika antar profesi, melakukan beberapa tindakan yang dianggap melanggar etika, makanya kita keluarkan “‘ jawab Dokter Syamsiah tegas.
Terkait dibukanya lowongan penerimaan ratusan tenaga perawat sukarela yang dianggap tidak berpihak pada tenaga sukarela yang sudah ada, Syamsiah mengaku bahwa selama ini telah melakukan perekrutan diluar ketentuan yang ada, karena pertimbangan sosial.
“ di permenkes menegaskan tidak boleh mempekerjakan tenaga sukarela yang tidak punya Surat Ijin Perawat (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR)sim, selama ini saya berlebih menerima sampai 500 perawat dan bidang, hanya karena satu sisi saja, sisi sosialnya, saya kasihan ilmu mereka (perawat) mati membeku, saya sudah sampaikan kemana-mana,itulah alasan saya, sementara di kantor itu bertumpuk berkas ratusan perawat “ jelas Syamsiah.
Usai berunjuk rasa di RSUD Polewali Mandar, aksi unjuk rasa ratusan perawat ini dilanjutkan di Kantor Bupati Polewali Mandar. Sebelumnya, mereka juga menggelar aksi yang sama di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mandar. Pengunjuk rasa memaksa anggota dewan membubuhkan tanda tangan pada selembar kain, sebagai bentuk dukungan dan jaminan aksi unjuk rasa ini, tidak akan berimpilikasi negatife, pada perawat yang ikut melakukan aksi.
Para pengunjuk , mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar disertai mogok bekerja, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. (Thaya)
