SULBAR,- Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi terbatas (ratas) melalui Video Conference (Vidcon) bersama para bupati dan forkopimda, Senin (04/05/20). Rapat membahas langkah strategis untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, salah satunya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Sulbar.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, penerapan PSBB di wilayah Sulbar memerlukan analisis pertimbangan yang lebih matang lagi, “ Artinya lebih matang, kita harus melihat dulu seperti apa analisis kemungkinan dampak yang akan terjadi jika PSBB tersebut diterapkan bersama," kata Idris.
Menurut Idris, yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan di perbatasan dan perlunya kerja sama antara provinsi tetangga, selanjutnya akan menjadi pertimbangan Gubernur melakukan MoU, " Kerjasama akan menjadi pertimbangan untuk melakukan MoU pengawasan perbatasan, antara Sulbar-Sulsel, serta Sulbar- Sulteng," ujar Idris.
Hal sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muhammad Alief Satria, juga mengatakan, penerapan PSBB hanya membutuhkan sejumlah persiapan tetapi juga persyaratan. Diantaranya, peningkatan jumlah dan penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, serta aspek keamanan.
"Memang banyak hal yang harus di persiapkan ketika kita akan menerapkannya. Tapi saya yakin, kalau kita bekerja sama lintas sektor, maka persoalan tersebut bisa kita selesaikan." pungkasnya
Sementara itu, Direktur RSUD Regional Sulbar, dr.Indahwati Nursyamsi, mengungkapkan pentingnya memberikan perhatian pada wilayah yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 salah satunya di Mamuju Tengah. Indahwati khawatir, pemerintah terkendala pada beban biaya dalam penerapan PSBB.
" Kebijakan PSBB sebagai langkah terakhir, untuk saat ini kita lokal wilayah saja, yang wilayahnya atau clusternya memiliki kasus terbanyak, seperti di Mamuju Tengah. Jadi kalau untuk sekarang kita hanya perlu berupaya memperketat lagi pengawasan dan semacamnya, jangan hanya himbauan saja, namun kita betul-betul ada action di lapangan, sinergi antara provinsi dan seluruh kabupaten." tandas Indah. (ADVETORIAL)
