Imigrasi Polman Sambangi Desa Osango Mamasa, Sosialisasi Pencegahan TPPO -TPPM

MAMASA,- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman), melakukan sosialisasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di desa binaan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Sosialisasi itu berlangsung di Desa Osango, Kecamatan Mamasa. Kegiatan yang diikuti perwakilan instansi terkait, pemerintah desa, dan masyarakat setempat mengusung tema  “Kenali Modusnya, Jangan Tergiur dengan Iming-Imingnya, Mari Bersama Mencegah TPPO dan TPPM”. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mamasa, H.Anwar serta Kasat Reskrim Polres Mamasa, Iptu Drones Ma’dika. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Polman, Hendra Saputra menekankan pentingnya edukasi, terutama dalam menghadapi tawaran pekerjaan dan peluang keberangkatan ke luar negeri yang berpotensi menjadi modus kejahatan. “Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran desa binaan Imigrasi sebagai pusat penyebaran informasi keimigrasian di tingkat desa serta sinergi antara kantor Imigrasi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat,” kata Hendra dalam keterangannya. Dia mengimbau seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Apalagi jika proses keberangkatannya yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan itu, Hendra juga memberikan penjelasan mengenai modus pelaku, risiko bagi korban, legalitas pekerjaan serta prosedur pemberangkatan ke luar negara. Termasuk langkah pencegahan TPPO dan TPPM. Peserta juga diminta untuk memeriksa legalitas pihak yang menawarkan pekerjaan dan melaporkan indikasi perekrutan atau pemberangkatan mencurigakan kepada pihak berwenang. “Kantor Imigrasi Polewali Mandar berkomitmen melanjutkan edukasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk melindungi masyarakat dari TPPO dan TPPM,” pungkas Hendra. (rls)