Imigrasi Polman Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Kualitas Layanan

POLEWALI MANDAR,- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan tersebut digelar untuk meninjau sekaligus menyempurnakan Standar Pelayanan (SP) yang telah diterapkan melalui masukan dari berbagai pihak eksternal. Kegiatan berlangsung di Aula Yusuf Adiwinata Kantor Imigrasi Polman, Jalan Tritura, Kecamatan Polewali, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur eksternal, di antaranya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat Fajar Sidiq, Camat Polewali Masrullah, akademisi Unsulbar Dr. Umar, pengusaha travel umrah, perwakilan masyarakat, Lurah Madatte, serta perwakilan media massa. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman, Heryanu, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan standar dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Forum ini kami adakan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan yang sudah diterapkan. Kami membutuhkan masukan dari pihak eksternal agar pelayanan kami semakin optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat," ungkap Heryanu, Kamis (13/08/2026). Heryanu menjelaskan, pihaknya telah menjalankan berbagai program pelayanan keimigrasian, termasuk penerapan standar pelayanan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Eazy Passport yang memungkinkan petugas Imigrasi memberikan pelayanan pengurusan paspor di luar kantor. Selain itu, Kantor Imigrasi Polman memiliki inovasi Jemput Bola di Majene dan Mamasa (Jempol MaMa), yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan di masing-masing kabupaten. Ada pula program Paspor Minggu Ceria (Pasporia), yakni pelayanan paspor yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan olahraga, seperti running event dan Car Free Day (CFD). Kanim Polman telah mengadakan inovasi Pasporia di Mandar RUN yang diadakan Polewali dan Majene RUN yang diadakan di Kabupaten Majene. Sementara Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian Kanim Kelas II Non TPI Polman, Isman, mengatakan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat standar pelayanan harus terus ditingkatkan dan dievaluasi. "Agar tetap relevan, efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Baik dalam layanan pastor, izin tinggal maupun layanan keimigrasian lainnya," tuturnya. Isman menyebutkan, kegiatan FKP tersebut bertujuan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dia berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pandangan secara terbuka serta saling melengkapi gagasan demi terwujudnya standar pelayanan yang ideal, tanggap, dan dipercaya masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Fajar Sidiq, dalam kesempatan tersebut membawakan materi bertajuk Memperkuat Standar Pelayanan Publik melalui FKP: dari Kepatuhan Administratif Menuju Pelayanan Imigrasi yang Responsif. Menurut Fajar, standar pelayanan merupakan instrumen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan sekaligus acuan dalam menilai kualitas pelayanan. Standar tersebut menjadi kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. "Kami berharap melalui forum konsultasi publik ini, Kanim Polman terus meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional serta berintegritas tinggi," tandasnya. Dalam kegiatan tersebut, peserta FKP turut meninjau sejumlah layanan, mulai dari loket pelayanan hingga fasilitas yang dimiliki Kanim Polman dalam mendukung penerapan standar pelayanan. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Melalui pelaksanaan FKP tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, transparan, dan berintegritas. (thaya)