DPRD Sulbar Dialog Publik Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan

POLEWALI MANDAR,- DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar dialog publik di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan digelar sebagai bentuk keseriusan DPRD untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. "Kegiatan ini merupakan bentuk sikap terbuka dan keseriusan DPRD untuk berbenah, untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang merupakan tugas konstitusional nya sebagai lembaga pengawasan," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, pada sambutan kegiatan yang berlangsung di Hotel Lilianto, Kecamatan Polewali, Selasa (13/12/2022). Kegiatan bertema "Mengoptimalkan Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintah Daerah", diikuti unsur pimpinan lembaga legislatif, masyarakat sipil dan unsur perguruan tinggi. Pada kegiatan ini, peserta memperoleh pencerahan dari dua narasumber, yaitu Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsuddin Alimsyah dan aktivis yang juga mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan Armin Mustamin Toputiri. Kehadiran peserta dari unsur masyarakat sipil dan perguruan tinggi, untuk memberikan kritik konstruktif bagaimana membaca potret DPRD dengan melihat fakta yang ada. Sehingga akan terbangun kesadaran bersama dalam merespon tantangan yang dihadapi DPRD Sulbar. “Kehadiran peserta dialog publik dari kalangan masyarakat sipil yang terdiri sejumlah aktivis LSM dan wakil perguruan tinggi, untuk menepis anggapan yang cenderung melihat DPRD sebagai lembaga yang antikritik,” tandas Usman. Sementara itu, Direktur KOPEL Syamsuddin Alimsyah mengatakan anggota DPRD harus menyadari keberadaannya sebagai wakil rakyat, sehingga harus maksimal melaksanakan fungsinya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. "Kalau DPRD memahami posisinya sebagai wakil rakyat, bekerja untuk kepentingan rakyat, insya Allah DPRD tidak akan dianggap antara ada dan tiada," ungkapnya. Pentingnya pengawasan DPRD, supaya penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, dan memastikan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan dimaksudkan mengembangkan sistem berdemokrasi dan menjamin keterwakilan rakyat melalui lembaga DPRD. Selain itu, untuk terlaksananya mekanisme chek and balance antara Pemerintah Daerah dengan DPRD guna mewujudkan keadilan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Turut hadir, diantaranya Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim. (emd/thaya)