DPRD SULBAR, Berikan Catatan Penting untuk OPD

PACEKO.COM, SULBAR,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2018, di gedung DPRD SULBAR, Senin, 13 Mei 2019 lalu. Rapat paripurna dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Sulbar, Gubernur Sulbar, Kapolda Sulbar, Maradika Mamuju, Sekprov Sulbar, Kepala BPK Sulbar, Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, perwakilan Danrem 142 Tatag, Dandim 1418 Mamuju, Danlanal Mamuju, tokoh Agama dan tokoh masyarakat. Ketua DPRD Sulbar, Hj. Amalia Fitri Aras, yang memimpin rapat paripurna menegaskan rekomendasi sebagai catatan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Barat. “Kita bisa lihat bersama bahwa pertumbuhan ekonomi naik, tetapi angka kemiskinan justru bertambah. Harusnya, ekonomi naik maka kemiskinan berkurang. Makanya ini harus dievaluasi,” tegasnya. Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar, Ajbar Abdul Kadir, yang menyampaikan rekomendasi terkait sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian, salah satunya tata kelola pemerintahan yang harus diperbaiki agar lebih efektif. “Sehingga kita berharap tahun ini dan ke depan bisa diperbaiki, utamanya juga tahun 2018 Silpa (Sisah lebih penghitungan anggaran, red) kita sekitar Rp 61 miliar. Itu bukan kebanggaan tetapi kegagalan. Itu karena faktornya perencanaan tidak sesuai dengan target, sehingga memungkikan untuk tidak bisa jalan,” jelas Politisi PAN Sulbar itu. “Semua (OPD) ada catatan, makanya harus diperbaiki, termasuk soal lahan pengembangan peternakan sapi. Dinas Pertanian harus meninjau karena beberapa regulasi yang mengikat tentang hutan itu ada. Sehingga harus dikaji secara serius agar tidak ada masalah lagi yang ditemukan,” sambung Ajbar . ( ADVETORIAL)