Banyak Anak Putus Sekolah di Sulbar akibat Kemiskinan – Kenakalan Remaja

MAMUJU,- Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan bahwa tingginya angka putus sekolah di Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi persoalan serius. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kemiskinan hingga masalah sosial seperti kenakalan remaja. Hal itu disampaikan Gubernur usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Provinsi Sulbar di Mamuju, Sabtu (02/05). Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah. “Masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Faktornya beragam, ada karena kemiskinan, ada juga karena kenakalan,” kata Suhardi dalam keterangannya, Sabtu (02/05/2026). Melalui kerjasama dengan dinas pendidikan serta pemerintah kabupaten se-Sulbar, Gubernur menargetkan sekitar 550 anak dapat kembali mengenyam pendidikan pada 2026. “Ini langkah awal. Selanjutnya, kita akan menyisir hingga sekitar seribu anak untuk dikembalikan ke sekolah,” ujarnya. Diakui, Pemprov Sulbar menyiapkan sejumlah bantuan untuk mendukung program tersebut. Termasuk bantuan pembiayaan pendidikan dan perlengkapan sekolah yang diharapakan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, sekaligus mencegah anak kembali bekerja di usia dini. “Kita siapkan biaya pendidikan dan perlengkapan, agar mereka tidak terbebani kondisi ekonomi orang tua dan tidak lagi menjadi tenaga kerja,” tandasnya. Menurut Gubernur, pengembalian anak ke bangku sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. “Ini tanggung jawab pemerintah. Jika tidak dilakukan, berarti kita mengabaikan hak asasi manusia di bidang pendidikan,” tegasnya. Gubernur juga menekankan bahwa praktik mempekerjakan anak di bawah umur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meski kerap terjadi akibat tekanan ekonomi. Pada kesempatan itu, Gubernur menyatakan komitmen untuk menuntaskan persoalan anak putus sekolah secara bertahap dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Upacara Hardiknas turut dihadiri Haris Iskandar, Widya Prada Ahli Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai perwakilan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. (rls)