Ali Baal Harap Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

MAMUJU,- Hal ini diungkapkan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menyaksikan pelaksanaan  video conference dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Polri dengan Kemensos tentang bantuan pengamanan dan Penegakan Hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang berlangsung di ruang video conference Polda Sulbar, Jumat, (11/01/19). Menurut Ali Baal, penandantanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan antara Kemensos dan Kapolri, disaksikan dari komisi VIII DPR RI, memperjelas bahwa penyaluran bantuan sosial itu terkordinasi dan terencana , tersalurkan dengan tepat sasaran . “Perencanaan sudah ada dan sudah terjadwal. Hanya saja, penyalurananya dari tahun ke tahun diharapkan lebih baik dan tepat sasaran. Karena di lapangan terkadang kisruh. Inilah yang betul-betul perlu dilakukan pengawasan. Itulah sebabnya, kita harapkan dalam pendataan , dari Kemensos melakukan evaluasi dan update data setip tahunnya, jangan sampai orang tadinya masuk kategori miskin, akan tetapi sudah mampu masih masuk dalam pendataan,”tandasnya. Kordinator PKH Sulbar, Bustan Basir mengatakan, penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH)sudah  menjadi schedule untuk tahun 2019, penyaluran akan dimulai Januari. Khusus tahun ini, Sulbar mendapatkan kuota sebanyak 64. 291 rumah tangga . Terdiri dari, Kabupaten Majene dengan kuota 9.404 rumah tangga, Kabupaten Mamasa sebanyak 9. 549 rumah tangga , Kabupaten Mamuju sebanyak 7. 216 rumah tangga, Kabupaten Mateng,sebanyak 2.337 rumah tangga, Kabupaten Pasangkayu sebanyak 4. 359 rumah tangga, Kabupaten Polman sebanyak 31.226 rumah tangga yang sudah diverifikasi oleh 263 tenaga pendamping di Sulawesi Barat. Sementara itu, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Baharuddin Djafar menegaskan, penyaluran bantuan PKH tidak ada kaitannya dengan unsur politis. “Kalau didalamnya ada unsur itu, bawaslu yang melihatnya, kami dari kepolisian hanya mengamankan dan memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Dalam video conference tadi hadir dari DPR RI memastikan bahwa kerjasama ini murni tidak ada nuansa politis. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, ya akan diproses,”tegas Baharuddin Djafar. (Rls/Thaya)