Unjuk Rasa di DPRD Sulbar, Tuntut Evaluasi Perda RZWP3K

PACEKO.COM,- Puluhan massa yang  tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan Bahari melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulbar, Selasa (16/07/19). Aliansi merupakan gabungan dari massa Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan (MAPER), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Koordinator aksi, Irfan menyampaikan beberapa tuntutan antara lain meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil. meminta untuk menghentikan seluruh pembahasan rencana zonasi wilayah, pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), melalukan evaluasi terhadap seluruh perda RZWP3K, meminta putusan MK Nomor 3 Tahun 2010, bersihkan pesisir laut dari proyek, meminta untuk jalankan UU Nomor 7 tahun 2016, pemberdayaan perempuan pesisir, meminta dibuatkan perda perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan Sulbar, meminta dibuatkan perda zona rawan benca (ZRB). Aksi unjuk rasa dilanjutkan dengan pertemuan di ruang rapat pimpinan DPRD Sulbar, diterima langsung oleh Ketua Komisi II, Sudirman dan anggota DPRD Sulbar lain, Abidin dan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Profinsi Sulbar, Parman Parakkasi. (ADVETORIAL)