Pj Gubernur Sulbar Apresiasi KPPS Sebagai Pahlawan Demokrasi

MAMUJU,- Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan pahlawan demokrasi. Sebab, KPPS menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Hal tersebut disampaikan Bahtiar, saat menghadiri rapat koordinasi persiapan pembentukan KPPS, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Rapat yang turut dihadiri unsur Forkopimda Sulbar itu, berlangsung di Matos Mamuju, Selasa (17/09). "Tidak mudah menjadi KPPS, dan mencari orang secara sukarela penuh dedikasi mau menjadi anggota KPPS. Maka bolehlah kita mengatakan pahlawannya pemilu, pahlawannya demokrasi adalah KPPS. Ini pekerjaan rumit, beban tanggung jawab tinggi, memastikan TPS layak," kata Bahtiar dalam keterangannya, Selasa (17/09/2024). Untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada, Bahtiar meminta seluruh pihak berperan aktif, khususnya membantu proses persiapan termasuk mengimbau warga untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutuan Suara (TPS). "Jadi buat institusi, bersama Pemda kabupaten memastikan ini, harus ada arahan dari kita, membantu menyiapkan TPS TPS yang layak dan memenuhi syarat. Termasuk TPS Khususnya seperti Rutan/Lapas, Rumah Sakit," ujarnya. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga meminta dibentuk Satgas Kesehatan. Tujuannya untuk memastikan kesehatan seluruh penyelenggara Pilkada mulai dari tingkat Provinsi sampai ke desa. Sementara Ketua KPU Sulbar Said Usman mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk melakukan langkah antisipasi hal krusial dalam tahapan Pilkada. Dia menyebut beberapa tahapan yang dianggap krusial sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024. Sepereti penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi basis KPU menentukan TPS dan juga menjadi basis untuk pembentukan KPPS. Tahapan krusial lainnya, rekapitulasi DPT tingkat provinsi, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, deklarasi kampanye, termasuk didalamnya penentuan penempatan APK dan pelaksanaan kampanye. "Terkait hal ini kami akan banyak berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi," terang Said. Khusus pembentukan KPPS, Said mengatakan, beberapa catatan menjadi hal krusial yang harus diantisipasi KPPS, seperti KPPS Mencoba perubahan hasil, Ada juga sisa surat suara yang tidak tercoblos itu dibagi bagikan oleh KPPS. "Olehnya pembentukan KPPS harus betul-betul memperhatikan peraturan perundang-undangan, SDM, termasuk integritas KPPS itu sendiri," ujarnya. Said juga mengucapkan terima kasih atas atensi Pj Gubernur Sulbar dalam memudahkan proses pendaftaran KPPS. "Animo masyarakat mendaftar KPPS masih kurang, kendalanya biaya untuk mendaftar KPPS, mengurus surat keterangan berbadan sehat. Namun melalui gubernur, menyampaikan kepada bupati agar menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan. Ini akan kami sosialisasikan secara masif, agar ini dijalankan pemerintah kabupaten sehingga tidak membebani masyarakat yang ingin terlibat menjadi bagian dari KPPS," tandas Said. (rls)