CAMPALAGIAN,- Polemik terkait tempat pembuangan sampah yang terus menuai penolakan warga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terus berlanjut.

Setelah sebelumnya warga menutup akses jalan utama menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Sabtu (01/01) lalu, berlanjut penolakan warga terhadap rencana penempatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah di Kecamatan Balanipa, Minggu (09/01), kini giliran puluhan pemuda Desa Laliko, Kecamatan Campalagian yang melakukan aksi serupa, Rabu siang (12/01).

Para pemuda menutup akses jalan menuju TPS di desa tersebut, yang rencananya akan difungsikan kembali, untuk menampung puluhan ton sampah di Kabupaten Polewali Mandar, yang sejak awal januari belum terangkut.

Aksi penutupan ini dilakukan para pemuda, dengan memasang portal bambu pada akses jalan menuju TPS yang berada di kawasan perbukitan itu. Mereka juga memasang spanduk bertuliskan “Warga Laliko Tolak TPA”.

Para pemuda setempat juga melakukan penjagaan, mengantisipasi kedatangan mobil pengangkut sampah milik pemerintah, yang diakui tetap berupaya memasuki area tersebut untuk membuang sampah.

“Sebenarnya kan aksi penolakan ini bukan pertama kali, sebelumnya, waktu TPA Binuang ditutup itu sudah ada aksi penolakan dan dimediasi oleh DPRD melalui rapat dengar pendapat. Pada saat itu TPS di laliko itu dianggap tidak layak,”ujar tokoh pemuda setempat, Ashari Sarmedi kepada wartawan, Rabu sore (12/01/2022).

Apalagi menurut Ashari, kontur tanah warga di sekitar lokasi TPS sangat labil, rentan tercemar limbah pembuangan sampah jika TPS kembali difungsikan.

“Alasan warga kenapa menolak, karena secara kontur tanah, warga di sini masih mengandalkan air sumur untuk air minum. Dikhawatirkan dengan adanya TPA akan mencemari sumur warga. Itu alasan utamanya kenapa kita menolak, aksi penolakan sampah ini agar pemerintah lebih sigap menangani persoalan sampah,”ungkapnya.

Menurut Ashari, saat kondisi seperti sekarang, pemerintah harus mengupayakan agar setiap kecamatan di daerah ini, memiliki TPS.

“Untuk saat ini dan kedepannya, mungkin bisa diadakan TPS di tiap-tiap kecamatan untuk tanggulangi sampah masing-masing kecamatan. Karena yang saya liat di lapangan, setiap ada areal yang ditunjuk oleh pemerintah jadi TPS atau TPA, , masyarakat menolak karena mereka tidak mau menerima sampah dari tempat lain. Jadi menurut kita TPS ditempatkan di masing-masing kecamatan, itu mungkin solusi buat pemerintah,”pungkasnya.

Aksi penolakan dan penutupan TPS tersebut, mengakibatkan puluhan ton sampah busuk menumpuk dan berserakan pada sejumlah tempat umum di daerah ini.

Seperti yang terlihat di sekitar kawasan Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo. Terdapat sedikitnya lima lokasi penumpukan sampah, yang belum terangkat sejak awal januari.

Selain merusak pemandangan, tumpukan sampah pasar dan rumah tangga itu, mulai menggangu kenyamanan warga lantaran menimbulkan bau busuk yang menyengat.

“Sampah itu sudah menumpuk sebelum tahun baru, terakhir itu kita mengangkat sampah pada jumat 31 desember 2021,”ujar salah satu Staf Kecamatan Wonomulyo, Andi Hermawan terpisah.

Menurut dia, tumpukan sampah yang jumlahnya tidak kurang 40 ton tersebut, tersebar pada sejumlah titik. Sampah tersebut belum terangkat, karena belum adanya lahan alternative. Kalaupun ada selalu mendapat penolakan.

“Kendalanya, karena lahan alternative selalu mendapat penolakan, jadi sekarang kita lagi mencari lahan khusus untuk TPA di Wonomulyo,”ungkap Hermawan. (Thaya)