Wapres Ma'ruf Amin Minta Hilangkan Ego Sektoral untuk Atasi Stunting di Sulbar

MAMUJU,- Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyebut Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang mendapat perhatian pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Dia meminta, kendala koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan baik, harus segera dihilangkan untuk mengatasi masalah stunting di daerah ini. "Pertama kendala  koordinasi, kolaborasi, sinergi, ini harus kita hilangkan. Oleh karena itu hilangkan ego sektoral. Harus dihilangkan dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar berbagai pihak," kata Ma'ruf Amin dalam keterangannya yang diterima wartawan, Kamis (23/02/2023). Hal tersebut disampaikan Ma’ruf Amin saat memimpin rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat, yang berlangsung di Ballroom Grand Hotel Maleo, Mamuju, Kamis (23/02). Dalam rapat itu, Ma’ruf Amin juga mengapresiasi laporan yang disampaikan Pemprov Sulbar dan Pemkab enam Kabupaten se-Sulbar, terkait program dan kendala penanangan stunting di daerah ini. Menurut Ma’ruf Amin, penanganan stunting harus melibatkan seluruh pihak. Pernikahan dini disebut juga menjadi salah satu penyebab stunting. "Harus diedukasi masyarakat tentang adanya UU, Kedua pendekatan keagamaan. Bukan soal boleh atau tidak boleh mengawinkan anak dibawah umur tapi maslahat atau tidak maslahat.  Ini gerakan mencegah perkawinan. anak usia dini harus massif,”tandasnya. Lebih lanjut Ma’ruf Amin menyinggung dukungan anggaran melalui APBN, APBD provinsi/kabupaten dan swasta terkait penanganan stunting yang dinilai sudah cukup. Dirinya menegaskan, perlunya memastikan intervensi anggaran tersebut harus tepat sasaran "Cuman memang yang menjadi masalah itu tadi konvergensi dan tepat sasaran. Tadi kan banyak anggaran hanya pelatihan. Ini juga perlu diwarning. jangan sampai hal-hal itu tidak pada sasaran,"jelasnya. "Anggaran Stunting memang untuk penanganan Stunting. Ini sangat penting, sasarannya dan konvergensinya,"pungkasnya. Sementara itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik membenarkan jika pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan stunting di daerah ini, belum optimal. "Lebih banyak digunakan rapat dan pelatihan, pembinaan. artinya apa, ini habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak nampak. Inilah persoalan di Sulbar,"ungkapnya. Diketahui, besarnya dukungan pemerintah pusat melalui APBN sebesar 148 Miliar lebih, pada 2022. Sebesar 19,17 miliar diintervensi melalui lembaga kementerian di Sulbar, Sementar melalui Belanja Transfer sebesar Rp129,57 miliar dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 6,85 miliar, DAK Non Fisik 118,58 miliar, dan Dana Desa 4,14 miliar. Dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Sulbar, Akmal menyebut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,5 Miliar melalui APBD 2024.  Dengan rincian intervensi spesifik Rp16 Miliar dan Intervensi Sensitif Rp22,5 Miliar. “Anggaran tersebut dialokasikan untuk program antara lain; pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembinaan Keluarga berencana, pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan, pemberian makanan tambahan,”pungkasnya. (rls/thaya)