Sulbar Peroleh DIPA Rp9,5 Triliun

MAMUJU,- Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022 kepada instansi Kementerian dan Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah se-Sulbar. Acara berlangsung di aula gedung PKK Sulbar, Selasa (30/11) kemarin. Total anggaran dalam DIPA yang diserahkan seluruhnya Rp9,5 Tiriliun, terdiri untuk K/L Rp3,1 Triliun dan Rp6,4 Triliun dalam bentuk dana Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Pemprov dan enam Pemkab se-Sulbar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Gubernur Ali Baal Masdar dalam sambutannya mengingatkan, anggaran yang diperoleh setiap instansi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penggunaan setiap nilai rupiah harus dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk itulah, katanya, pemanfaatannya harus jelas sesuai peruntukannya, efesien dan efektif, serta memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat. "Saya berharap para penerima DIPA dan TKDD, memanfaatkan dengan baik anggaran yang diterima untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Ali Baal Masdar. Dikatakan, sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor. Perekonomian Sulbar mengalami kontraksi hingga minus 5,26 pada triwulan III tahun 2020. “Berkat kerja keras pemerintah sejak 2020, telah berhasil melakukan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pada kuartal III tahun 2021, ekonomi Sulbar mampu tumbuh 2,54 persen," ungkapnya. Pada kesempatan itu, Plt. Kepala Kamwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar,  Irfa Ampri menyampaikan bahwa APBN bukan milik pemerintah yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan. Melainkan milik masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sulbar yang terdiri petani, nelayan, pengusaha, UMKM, pedagang di pasar, hingga para pelajar. "Oleh karenanya, mari bersama-sama mewujudkan penyaluran APBN di Sulbar yang makin berkualitas, menonjolkan fungsi dan perannya dalam melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi regional, dan turut mendukung reformasi struktural guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat," katanya. Ia berharap peran APBN dapat terlaksana optimal melalui belanja K/L maupun TKDD untuk kesejahteraan rakyat. Alokasi Dana TKDD yang diberikan kepada pemerintah daerah se-Sulbar terdiri untuk Pemprov Sulbar Rp.1,42 Triliun, Kabupaten Polewali Mandar Rp.1,18 Triliun, Kabupaten Mamuju Rp.950,21miliar, dan Kabupaten Mamasa Rp.839,42 Miliar. Untuk Kabupaten Pasangkayu Rp.771,07 Miliar, Kabupaten Majene Rp. 746,16 Miliar, dan Kabupaten Mamuju Tengah Rp.556,86  Miliar. Hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, wakil Pemkab yang terdiri Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal dan pejabat Pemprov Sulbar. (emd)