MAMUJU,- Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat capaian membanggakan dalam penginputan data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) 2026. Tingkat penginputan data di provinsi ini mencapai 62,19 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 34,50 persen.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Maret 2026, capaian tersebut menempatkan Sulawesi Barat di peringkat kesembilan dari 10 provinsi dengan tingkat penginputan data Epdeskel tertinggi secara nasional.
Sulbar bahkan berada di atas sejumlah provinsi besar, seperti Jawa Tengah yang mencapai 61,73 persen, Jawa Timur 55,87 persen, dan Jawa Barat 50,31 persen.
Jika khusus melihat evaluasi perkembangan desa, Sulawesi Barat berada di peringkat kedelapan secara nasional. Sementara jika data desa dan kelurahan digabungkan, Sulbar menempati peringkat kesembilan secara nasional, sekaligus berada jauh di atas rata-rata nasional.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2026 melalui Surat Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memetakan perkembangan pembangunan desa dan kelurahan, meliputi aspek pemerintahan, kewilayahan, serta kemasyarakatan.
Dari desa dan kelurahan di Sulawesi Barat yang telah melakukan penginputan data, tercatat 186 desa/kelurahan atau 32,35 persen masuk kategori Cepat Berkembang, 190 desa/kelurahan atau 33,04 persen kategori Berkembang, dan 27 desa/kelurahan atau 4,70 persen kategori Kurang Berkembang.
Dengan demikian, sebanyak 65,39 persen desa dan kelurahan yang telah terdata berada dalam kategori Berkembang dan Cepat Berkembang. Capaian tersebut menunjukkan adanya tren positif dalam perkembangan pembangunan di wilayah pedesaan Sulawesi Barat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulbar, Darmawati, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari program unggulan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
“Salah satu indikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa adalah desa harus melakukan input data. Ini menjadi pemicu semangat desa-desa di Sulbar untuk segera memperbarui datanya,” jelas Darmawati dalam keterangannya, Sabtu (06/06/2026).
Menurutnya, desa yang masuk kategori Cepat Berkembang dan Berkembang juga memiliki peluang untuk mengikuti penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi tingkat nasional 2026.
Meski capaian penginputan data Epdeskel Sulbar tergolong tinggi, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan. Sebanyak 27 desa/kelurahan masih berada dalam kategori Kurang Berkembang. Selain itu, penginputan data Epdeskel untuk kelurahan di Sulbar tercatat masih 0 persen.
“Kita perlu meningkatkan partisipasi dalam pengisian data Epdeskel, terutama untuk kelurahan dan desa-desa yang masih kurang berkembang. Data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Darmawati menambahkan, capaian penginputan data Epdeskel tersebut menjadi modal penting bagi Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok.
Adapun 10 provinsi dengan tingkat penginputan data Epdeskel tertinggi secara nasional yakni:
- DKI Jakarta – 100 persen
- Kepulauan Bangka Belitung – 97,71 persen
- DI Yogyakarta – 92,47 persen
- Banten – 91,17 persen
- Bali – 90,78 persen
- Sulawesi Tengah – 83,99 persen
- Sumatera Barat – 83,64 persen
- Kalimantan Selatan – 78,82 persen
- Sulawesi Barat – 62,19 persen
- Jawa Tengah – 61,73 persen
