Sekprov Sulbar : Pembahasan Ranperda APBD 2019 Tidak Lepas Dari Berbagai Kendala

SULBAR,- Sekprov Sulbar Muhammad Idris hadiri rapat paripurna, terkait penyampaian laporan akhir badan anggaran dan persetujuan bersama, terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019. Rapat berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Sulbar, Selasa (28/07/20). Pada kesempatan itu, Sekprov mengatakan pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 tidak terlepas dari berbagai kendala, baik penyajian data maupun waktu pelaksanaan rapat. "Tantangan dan kendala yang dihadapi baik dari penyajian data, pengalokasian waktu untuk pembahasan, maupun rapat pada tingkat komisi dan rapat paripurna. Rapat-rapat komisi yang bermitra bersama eksekutif telah berlangsung dengan baik, untuk menyerap pokok-pokok pikiran dan perbaikan program kegiatan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Sulbar yang maju dan malaqbi," ujar Idris. Selain itu, Idris  juga menyampaikan, ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang telah disetujui bersama, nantinya akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta pihak-pihak yang mewakili eksekutif dan yang legislatif dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. “ Oleh karena itu,diharapkan kepada kepada anggota DPRD Sulbar kiranya dapat memberi saran dalam proses evaluasi ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019," pungkas Idris. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuriah, mengungkapkan proses pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019 telah berjalan sesuai mekanisme peraturan tata tertib DPRD. "Proses pembahasan ranperda telah melalui pembahasan tahap pertama, yang dimulai dengan rapat-rapat paripurna DPRD, yang diawali penyerahan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019 Provinsi Sulbar," ungkap Usman. Usman mengaku, pembahasan ranperda telah memasuki tahap kedua, “ Sebelumnya telah dilaksanakan rapat badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam rangka pembahasan tahap akhir dan keaiapan penyampaian laporan akhir terhadap ranperda tersebut “ jelas politisi partai Golkar. (ADVETORIAL)