Perlu Intervensi Melayani Anak Usia Dini & Berkebutuhan Khusus

SULBAR,- Pelayanan anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus, tidak dapat diselesaikan satu dinas. Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat menggelar rapat peningkatan kualitas pelayanan anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus di Provinsi Sulawesi Barat, yang berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Jumat (07/08/20). " Hari ini adalah forum tertinggi untuk menggagas dan memikirkan hal-hal yang harus kita siapkan, ketika nantinya kita berbicara mengenai pengelolaan anak usia dini, kita sudah mempunyai strategi, bahkan jika perlu akan laksanakan pembagian peran pada organisasi terkait, karena pengelolaan anak usia dini merupakan lintas sektor dan lintas unit. Oleh karena itu permasalahan ini tidak bisa di selesaikan oleh satu dinas saja," kata Idris. Ia menegaskan, dalam memenuhi kebutuhan anak, khususnya anak usia dini dan berebutuhan khusus di Sulawesi Barat,  perlu intervensi baik dari organisasi maupun penanganan intervensi keuangan, " Organisasi manapun yang kebetulan ada program dan nomenklatur dan kegiatannya, muncul di situ peningkatan kualitas pelayanan anak usia dini  alokasi anggaran akan diarahkan kesana, karena tidak mungkin program itu dapat berjalan tanpa support anggaran," ujar Idris. Selain itu, Idris berharap  penanganan anak usia dini diperbaiki, termasuk pada pendataan. Sementara itu, Kadis P3AKKB, Djamilah mengungkapkan, dinas yang dipimpinnya mempunyai pekerjaan yang berat. Selain harus mengurusi perempuan juga anak yang belum lahir akibat pergaulan bebas, " Kita tidak bisa bergerak sendiri, kita harus melakukan kolaborasi dengan berbagai LSM ataupun organisasi pemerhati perempuan dan anak, yang tentunya memerlukan support dalam bentuk anggaran. Saya harapkan di tahun 2021 OPD yang memiliki alokasi bisa mensupport untuk peningkatan kualitas pelayanan anak usia dini “ harap Djamilah. Djamilah menyebut harapan, agar tahun 2021 mendatang, Sulawesi Barat kembali meraih Anugerah Parahatika Ekapraya, “ Penganugerahan di bidang pemberdayaan perempuan, serta kota layak anak yang menjadi target prioritas dari Gubernur Sulbar," ungkap Djamilah. Pertemuan ini turut dihadiri Ketua DWP Sulbar, Ny.Kartini Hanafi Idris, Kepala Balitbang, Jamil Barambangi, Kepala Bappeda, Khaeruddin Anas, perwakilan Diknas. (ADVETORIAL)