Pemprov Sulbar Raih Juara I Kawasan Sulawesi dalam Upaya Penurunan Pengangguran

MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil meraih penghargaan sebagai Juara I tingkat kawasan Sulawesi atas keberhasilannya dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. "Saya bersyukur karena Sulawesi Barat mendapat anugerah sebagai juara satu untuk kawasan Sulawesi dalam upaya penurunan angka pengangguran," kata SDK dalam keterangannya, Jumat (29/05/2026). Penyerahan penghargaan pada Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI berlangsung di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/05). Menurut SDK, penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. "Penghargaan ini adalah hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan enam pemerintah kabupaten yang terus melakukan berbagai inovasi, serta dukungan para pelaku usaha dalam menciptakan lapangan kerja," ujarnya. SDK berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk menekan angka kemiskinan di Sulawesi Barat. Dia menyebutkan, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat saat ini telah berada di bawah rata-rata nasional. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan berbagai langkah strategis agar angka tersebut dapat terus ditekan. "Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja. Walaupun angka kemiskinan Sulawesi Barat sudah berada di bawah angka nasional, kami tetap harus bekerja lebih keras untuk menurunkannya," ungkapnya. Selain menciptakan lapangan kerja, Pemprov Sulbar juga berfokus pada perlindungan angkatan kerja agar masyarakat dapat bekerja secara berkelanjutan dan terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kami juga berupaya melindungi angkatan kerja agar dapat bekerja dengan baik dan berkelanjutan, sehingga risiko terjadinya PHK dapat diminimalkan," katanya. Menurut SDK, upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan. "Saya kira penghargaan ini merupakan anugerah bagi seluruh rakyat Sulawesi Barat. Ini bukan untuk saya, melainkan untuk kita semua," tutup Suhardi Duka. (Rls)