SULBAR,- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar dan Sekrprov Sulbar, Muhammad Idris, membuka Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar, di ruang pola lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (19/02/20).
Gubernur Ali Baal Masdar menyebut lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah beserta unsur pimpinan terkait. Isu tersebut antara lain, persiapan pelaksanaan pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati di empat Kabupaten yaitu Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, antisipasi masuknya virus corona di Sulbar, rancangan Undang-Undang Omnibuslaw yang mengatur regulasi ketenagakerjaan, disusul Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar yang meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi serta standardisasi , dan yang terkahir adalah sistem penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih tinggi serta berakibat pada minimnya sumber daya manusia di Provinsi Sulbar yang dapat terjaring.
" Dibutuhkan masukan dan saran dari para anggota Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, dalam menjaga stabilitas kondisi wilayah Sulbar sangat penting melakukan langkah-langkah antisipasi terkait isu strategis dan pelaksanaan agenda nasional yang akan dilaksanakan di Sulbar “ kata Ali Baal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, rapat koordinasi merupakan salah satu rangkaian dalam memajukan Provinsi Sulbar serta moment untuk membangkitkan semangat juang dalam membangun daerah, " Kegiatan tersebut juga sebagai ajang silaturrahim sekaligus momen dalam menyelesaikan segala permasalahan , dan hambatan yang sedang atau yang akan dialami nantinya, “ ucap Enny.
Pada kesempatan sama, Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengemukakan, hasil rapat forkopimda merupakan salah satu penentu kebijakan yang ada di DPRD kedepan, dan dari dibutuhkan koordinasi yang baik dalam membangun koneksi antara satu dengan yang lain sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warga Sulawesi Barat, " Saya berharap apa yang telah dibahas dan disepakati dapat menjadi program serta dapat terus disinkronkan di DPRD, " harap Suraidah.
Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat merupakan agenda Forum koordinasi pimpinan yang pertama kali dilakukan diawal tahun 2020. Meski terlambat dianggap penting dilakukan mengingat segala bentuk perkembangan daerah berada ditangan seluruh stakeholder pimpinan, selaku penentu kebijakan yang diberi amanah oleh warga khususnya di Pemprov Sulbar, " Kegiatan ini merupakan agenda awal ditahun 2020 sekaligus ajang silaturrahmi bagi para unsur pimpinan -pimpinan yang baru, maka dari itu pastilah spirit kerja kita semua bisa membawa Sulbar menjadi daerah yang maju sejajar dengan detah-daerah lainnya, " beber Idris.(ADVETORIAL)
