SULBAR,- Asisten III Bidang Administrasi Umum, Setda Sulbar, Djamila menegaskan, kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sulbar harus tepat sasaran, hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Sulbar, yang berlangsung di Grand Hotel Maleo Mamuju, Rabu (04/212/19).
" Kita berharap yang tercover dalam kepesertaan BPJS Kesehatan betul-betul masyarakat yang kurang mampu dan yang berada dipinggir-pinggir desa atau mereka yang termarjinalkan, "ucap Djamila.
Kata Djamila, selama ini banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak tercover kepesertaan BJS, padahal mereka berhak ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
" Kondisi sekarang banyak masyarakat yang mengeluh, yang sesungguhnya tidak mampu tapi tidak tercover dalam kepesertaan BPJS Kesehatan," ungkap Djamila.
Sehubungan hal itu, Djamila menyatakan, Pemprov Sulbar melalui Dinas Sosial berkomitmen melakukan pendataan kepesertaan BPJS Kesehatan, agar betul-betul akurat dan sesuai aturan yang ada.
" Intinya adalah Pemprov Sulbar sesuai kesepakatan kita saat melakukan forum komunikasi, bagaimana Dinas Sosial melakukan pendataan yang betul-betul riil. Kita berharap tidak ada lagi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial, karena jika SKTM itu selalu muncul, maka terindikasi bahwa pendataan kita tidak akurat," tandas Djamila. (ADVETORIAL)
