Imigrasi Libatkan KPK Perkuat Integritas Aparatur dan Benahi Tata Kelola Layanan

SURABAYA, – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas dan kepatuhan internal sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola pelayanan keimigrasian. Langkah ini dilakukan agar seluruh jajaran mengedepankan profesionalisme, moralitas, dan budaya antikorupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur. "Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan," kata Hendarsam dalam keterangannya, Jumat (03/07/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 1–3 Juli 2026, itu diikuti 272 peserta yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama hingga kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian dari seluruh Indonesia. Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia. Selain KPK, Ditjen Imigrasi juga menghadirkan Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin, serta Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng. Agenda sosialisasi ini berfokus pada penguatan kurikulum pencegahan penyimpangan, salah satunya melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh jajaran dibekali materi penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta efisiensi fungsi penegakan hukum keimigrasian. Penguatan ini dirancang agar instansi mampu mendeteksi potensi maladministrasi sejak dini melalui manajemen risiko benturan kepentingan dan optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran whistleblowing system. Hendarsam menegaskan bahwa fungsi kepatuhan internal tidak boleh dipandang sebatas mekanisme pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Menurutnya, kepatuhan harus menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi. "Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan internal harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana," ujarnya. Dia juga meminta seluruh kepala kantor wilayah dan kepala UPT Keimigrasian segera menerapkan hasil sosialisasi di lingkungan kerja masing-masing. Evaluasi akan dilakukan secara berkala guna menekan potensi penyimpangan dan memperkuat reformasi birokrasi. Menurutnya, keberhasilan Ditjen Imigrasi ke depan akan diukur dari tingkat kepercayaan publik yang mampu dibangun. "Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," tandas Hendarsam. Sementara, Kepala Satgas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan dalam pengendalian gratifikasi. Dia mengingatkan seluruh aparatur agar menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, patuh melaporkan harta kekayaan secara berkala, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menerima gratifikasi. (Rls)