SULBAR,- Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar diharap mengoptimalkan peran demi kemajuan demokrasi di Sulbar. Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) IDI 2019, yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Rabu (11/03/20).
" Pokja ini seharusnya bekerja dengan baik untuk aspek-aspek dari indikator yang dinilai masih sangat lemah. Kita perlu duduk bersama di dalam Pokja IDI tingkat provinsi, yang tugasnya antara lain memberikan dukungan terjadinya proses pengumpulan data dan dokumen di lapangan, serta memerankan fungsi quality control di dalamnya," pinta Idris.
Menurut Idris, ada enam indikator di Indonesia termasuk Sulbar yang dinilai masih lemah dengan angka dibawah 60 poin, yaitu kebebasan berpendapat, keterwakilan perempuan di DPR, demonstrasi yang agak keras, inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD dan informasi APBD. Dijelaskan, kebebasan berpendapat masih terkoreksi dengan nilai 49 poin, keterwakikan perempuan di DPRD nilainya kurang lebih 59 poin, demonstrasi yang agak keras nilainya 30 poin, inisiatif DPRD nilainya 40 poin, rekomendasi DPRD nilainya sekitar 20 poin dan informasi APBD nilainya 41, 42 poin.
" Enam aspek ini ada di Indonesia dan juga Sulbar yang perlu kita sikapi bersama, paling tidak kita bisa mendalami bagian-bagian yang belum terlihat atau mencari fundamental problem utama dari sejumlah indikator tersebut," ungkapnya.
Idris berharap, melalui FGD tersebut pemahaman terhadap IDI menjadi kuat dan mendapatkan solusi terbaik untuk memajukan demokrasi di Indonesia khususnya di Sulbar, terlebih lagi dalam merancang program kedepan untuk dilakukan sebaik-baiknya melalui perencanaan sesuai yang diinginkan.
" Saya percaya hasil FGD IDI dapat memacu motivasi pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk meningkatkan capaian demokrasi sesuai aspek, variabel dan indikator yang ditetapkan," pungkas Idris.
Peserta FGD IDI 2019, sebanyak 40 orang, yang terbagi dalam dua kelompok. Adapun narasumber di hari pertama yakni Kepala Kesbangpol Sulbar Rahmat Sanusi. (ADVETORIAL)
