Forum Anak Sulbar Resmi Dikukuhkan

MAMUJU,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Pertemuan dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Forum Anak Sulbar Masa Bakti 2026-2028. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar berlangsung di Mamuju, Jumat (05/06). Dihadiri sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak, termasuk kekerasan dan perkawinan anak. Upaya tersebut, kata dia, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka. "Hari ini kita melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk penanganan kekerasan anak. Di samping itu, kita juga mengukuhkan Forum Anak Sulawesi Barat. Penanganan tindak kekerasan terhadap anak sangat membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena anak adalah aset bangsa dan aset daerah yang harus kita jaga tumbuh kembangnya," ujar Junda Maulana dalam keterangannya, Jumat (05/06/2026). Menurutnya, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan inovatif. Namun, di tengah berbagai tantangan saat ini, masih banyak anak yang menghadapi persoalan, baik sebagai korban maupun pelaku. Karena itu, Junda Maulana menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, hingga satuan pendidikan. "Di rumah, orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak dan menghindari segala bentuk kekerasan. Di lingkungan masyarakat, perlu ada jaminan keamanan agar anak terhindar dari berbagai persoalan sosial. Begitu juga di sekolah, anak-anak harus mendapatkan ruang yang aman dan bebas dari diskriminasi," katanya. Junda juga menyoroti pentingnya peran tenaga pendidik sebagai pengayom dan pembimbing bagi anak. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh peserta didik untuk berkembang. "Guru harus menjadi pengayom, bukan pelaku kekerasan. Pendidikan harus melahirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan," tegas Junda Maulana. Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana juga menyampaikan harapan kepada Forum Anak Sulbar yang baru dikukuhkan. Ia berharap para pengurus mampu menjadi pelopor dan penggerak bagi anak-anak lainnya untuk terus berkreasi, berinovasi, serta aktif menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi anak. Selain itu, Forum Anak diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Keterlibatan anak, kata dia, penting agar kebijakan dan program pemerintah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. "Kita ingin anak-anak tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Mereka harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan penyusunan program yang berkaitan dengan kebutuhan mereka sendiri," tuturnya. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan peran aktif Forum Anak, Pemprov Sulbar berharap upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing, serta siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (Rls)