DPRD Polman Temui Pertamina Bahas Distribusi BBM - Antrean Panjang Kendaraan di SPBU

POLEWALI MANDAR,- Sejumlah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) mengunjungi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuannya untuk membahas masalah distribusi BBM hingga antrean panjang kendaraan di SPBU yang kerap dikeluhkan warga. Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Polman Fahry Fadly tersebut berlangsung Kamis (23/07). Rombongan diterima Perwakilan Pertamina Sales Branch Manager (SBM) Fuel wilayah Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Polman dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait persoalan distribusi dan ketersediaan BBM. "Kami datang untuk membawa aspirasi masyarakat Polman, antrean panjang di SPBU sudah menjadi keluhan yang terus kami terima. Karena itu, kami ingin mendengar langsung penjelasan dari Pertamina sekaligus mencari solusi agar persoalan ini dapat segera diatasi," ujar Fahry dalam keterangannya, Jumat (24/07/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPRD Polman meminta Pertamina memastikan distribusi BBM ke seluruh SPBU berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. DPRD juga mendorong evaluasi terhadap pola distribusi dan pengawasan agar tidak terjadi hambatan yang menyebabkan antrean panjang. Fahry menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan langkah konkret dan sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, pengelola SPBU, serta aparat terkait. “Kami mendorong Pertamina melakukan evaluasi terhadap distribusi dan pasokan BBM, termasuk kemungkinan penambahan kuota sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Selain itu, Fahry juga mendorong Pemerintah Kabupaten Polman mengatur jam operasional SPBU melalui surat edaran. Menurutnya, kebijakan serupa telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. “Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur jam operasional SPBU, seperti yang dilakukan Kabupaten Pasangkayu,” katanya. Meski demikian, Fahry meminta penertiban penyaluran BBM dilakukan secara bijak. Masyarakat yang memiliki rekomendasi resmi, seperti nelayan dan petani, diharapkan tetap dapat memperoleh BBM sesuai ketentuan yang berlaku. “Penyaluran BBM tetap harus mengacu pada ketentuan Pertamina. Masyarakat yang memiliki rekomendasi resmi tetap dapat dilayani sesuai aturan,” jelasnya. Selain persoalan BBM, DPRD Polman juga menyoroti penggunaan LPG bersubsidi. Fahry mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi agar tidak menggunakan LPG tabung 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi. “Saya kira terkait LPG, ini dibutuhkan kesadaran masyarakat, khususnya warga yang berpenghasilan menengah ke atas, untuk tidak menggunakan tabung melon,” ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Polman dan Pertamina juga membahas sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab antrean panjang di SPBU, mulai dari distribusi, kuota BBM, hingga mekanisme penyaluran. DPRD Polman berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret sehingga distribusi BBM di wilayah Polman berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan antrean panjang yang meresahkan masyarakat. (rls)