DPRD Polman Akan Gelar RDP Bahas Dugaan Penyalahgunaan Data Nasabah PNM Mekaar

POLEWALI MANDAR,- Sejumlah warga mengelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Mereka mengadukan dugaan penyalahgunaan data pribadi untuk pencairan pinjaman fiktif di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Wonomulyo. Warga yang didominasi emak-emak bersama sejumlah mahasiswa tersebut mendatangi kantor DPRD Polman di Jalan Andi Depu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Selasa siang (04/08). Mereka membentangkan sejumlah spanduk dan poster tuntutan dan meminta wakil rakyat membantu menyelesaikan persoalan yang mereka alami. Salah seorang nasabah PNM Mekaar Unit Wonomulyo, Nurlina mengaku data pribadinya diduga digunakan untuk mengajukan pinjaman yang tidak pernah dilakukannya “Kami datang di kantor wakil rakyat ini untuk meminta bantuan agar mencarikan solusi atas masalah yang menimpa kami,” kata Nurlina kepada wartawan, Selasa (04/08/2026). Menurut Nurlina, dirinya bersama sejumlah nasabah lainnya baru mengetahui adanya dugaan pinjaman tersebut ketika hendak mengajukan pembiayaan di tempat lain. Pengajuan mereka ditolak karena dalam sistem tercatat masih memiliki tunggakan di PNM Mekaar Unit Wonomulyo. Padahal, pinjaman dari PNM Mekaar yang pernah diterima Nurlina dan nasabah korban lain telah dilunasi. “Tapi pas saya mau ajukan pinjaman di bank, terbaca saya masih punya tunggakan di PNM, kita cek, ternyata ada yang pakai data pribadi kami untuk pinjaman fiktif, ada 20 orang nasabah yang seperti ini masalahnya,” bebernya. Sementara wakil ketua DPRD Polman, Amiruddin meminta warga memberikan waktu kepada DPRD untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. DPRD Polman berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis mendatang dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk PNM Mekaar Unit Wonomulyo. “Kami meminta waktu, di hari Kamis mendatang kita akan gelar rapat dengar pendapat (RDP), kita akan hadirkan kepala PNM Mekar Wonomulyo dan sejumlah pihak yang terkait dalam masalah ini, dalam RDP itu nantinya kita minta komitmen solusi atas masalah ini,” tuturnya. Selain pihak PNM, DPRD juga berencana menghadirkan jajaran Polres Polman untuk mengetahui perkembangan penyelidikan terkait laporan masyarakat mengenai dugaan pencairan dana fiktif tersebut. Amiruddin mengatakan RDP tersebut diharapkan dapat memperjelas duduk perkara, termasuk bagaimana data nasabah bisa digunakan untuk pengajuan pinjaman yang menurut warga tidak pernah mereka lakukan. “Pekan ini akan dilaksanakan RDP membahas duduk perkara masalah ini dan mencarikan solusi,” pungkasnya. (run/thaya)