JAKARTA - Penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas etika demokrasi Indonesia. Sehingga akan berujung pada meningkatnya kualitas demokrasi secara menyeluruh.
Pandangan tersebut dikemukakan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, selaku keynote dalam ceramah rapat koordinasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dan penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2019 di Hotel Mercure Baycity, Komplek Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 14 Desember.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia, adalah satu-satunya lembaga penegak kode etik di dunia yang setiap persidangannya dilakukan secara terbuka dan sangat transparan. "Ini yang membedakan DKPP dengan lembaga penegak kode etik di Amerika Serikat atau Eropa," sebut Jimly.
Dikemukakan, bahwa di Amerika Serikat dan Eropa, etika dipandang sebagai hal privat. Sehingga setiap persidangannya dilakukan secara tertutup. Sedangkan sidang kode etik DKPP harus terbuka karena menyidangkan pejabat publik. “Jadi cara berpikir mengenai penegakan kode etik, harus dikelola seperti badan peradilan. Di seluruh dunia belum ada, kita (DKPP) yang pertama,” jelasnya, yang disambut tepuk tangan TPD dari 34 provinsi se Indonesia. Pada acara tersebut, hadir Ketua DKPP Dr. Harjono didampingi anggota DKPP, Prof. Dr. Muhammad, Dr. Alfitra Salam, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati, dan Dr. Rahmat Bagja.
Pada acara yang berlangsung tiga hari, diisi pemaparan laporan kinerja DKPP tahun 2019 dan penyerahan simbolis arsip dokumen putusan DKPP kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan dilakukan Ketua DKPP Harjono kepada Sekretaris Utama ANRI, disaksikan Mendagri Tito Karnavian. (emd)
