Dinamai "Nusantara", DPR Sahkan UU Ibu Kota Negara

MAMUJU - Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, Selasa (18/01). IKM yang terletak di Kalimantan Timur diberi nama Nusantara. Dikutip dari cnnindonesia.com, pengesahan RUU IKN menjadi UU setelah Ketua Pansus Ahmad Adolf Kurnia membacakan putusan Pansus yang telah mendengarkan pandangan mini fraksi terkait RUU IKN. Selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan yang hadir. Rapat paripurna pengesahan RUU IKN dinyatakan kuorum, diikuti 305 orang dari 575 Anggota DPR. Sebanyak 77 Anggota DPR hadir secara fisik, dan 190 hadir secara virtual. Sebelum ketok palu sidang yang menandai pengesahan RUU IKN menjadi UU, Puan Maharani bertanya kepada setiap fraksi DPR. "Selanjutnya kami akan tanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang IKN dapat disetujui dan disahkan menjadi UU," tanya Puan kepada peserta rapat paripurna. "Setuju," jawab para anggota dewan yang hadir. Sebelum rapat paripurna pengesahan, RUU IKN mendapat persetujuan keputusan tingkat I pada Selasa (18/01) dinihari. Seluruh poin yang tertuang dalam RUU, seperti IKN baru berbentuk otorita yang dipimpin seorang Kepala Otorita. IKN terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (emd)