Badan Publik di Mamasa Antusias Sambut Monev KI Sulbar

MAMASA,- Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) berbasis elektronik atau e-Monev pada enam badan publik di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Tujuannya, untuk melihat sejauhmana keterbukaan informasi publik diatensi dan diimplementasikan setiap badan publik sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Enam badan publik tingkat kabupaten Mamasa yang akan menjadi obyek Monev semua antusias menyambut pelaksanaan Monev KI Sulbar. Mereka menyatakan akan berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut,” kata Komisioner KI Sulbar M Danial, Rabu (03/09/2025). Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua hari, Senin - Selasa (01-02/09). Adapun badan publik yang menjadi sasaran monev antaralain, Dinas Kominfo sebagai PPID Utama, dan lima instansi sebagai badan publik vertikal yaitu Kantor Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, Kantor BPS (Badan Pusat Statistik), KPU dan Bawaslu. Dalam kegitan tersebut, Danial mengaku melakukan koordinasi dengan pimpinan badan publik, menjelaskan bahwa melalui indikator yang ditetapkan akan mengidentifikasi masalah yang terkait pelayanan informasi publik pada setiap badan publik. Juga mengenai tantangan yang dihadapi, serta mendorong perbaikan dan inovasi untuk mengoptimalkan layanan keterbukaan informasi publik. Pada pertemuan dengan pimpinan badan publik, Danial menekankan pentingnya peranan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai gerbang pelayanan informasi setiap badan publik. “PPID adalah gerbang pelayanan informasi setiap badan publik, makanya PPID harus memahami dengan baik tugas dan fungsinya terkait keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan. PPID harus khatam betul kategori informasi publik yang terdiri informasi berkala, informasi yang harus tersedia setiap saat, informasi yang bersifat serta-merta, dan informasi yang dikecualikan,” jelas Danial pada setiap pertemuan dengan pimpinan badan publik. Koordinasi dilakukan secara terpisah dengan para pimpinan badan publik yang didampingi petugas PPID. Yaitu Kadis Kominfo selaku PPID Utama, Lukman didampingi sekretaris dan Kabid IKP, Kepala Kantor Kemenag Ramli Leha, dan Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan, Nirwana. Selain itu, Kasubag Umum BPS Julian Emba, Sekretaris Bawaslu Edison dan Sekretaris KPU John Ricardes. Danial membeberkan enam indikator e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Komitmen Badan Publik melaksanakan keterbukaan informasi publik, dan ketersediaan Sarana dan Prasarana pelayanan informasi publik. Indikator berikutnya mengenai Digitalisasi untuk menilai pemanfaatan teknologi dan informasi termasuk layanan informasi secara online, lalu Jenis Informasi yang disediakan setiap badan publik, Indikator Kualitas Informasi meliputi keakuratan dan kejelasan informasi yang tersedia. “Indikator keenam Pelayanan Informasi Publik terkait kecepatan, kemudahan, dan responsibilitas badan publik dalam melayani permintaan informasi dari masyarakat atau pengguna informasi, termasuk prosedur pelayanan, waktu, dan kepuasan pemohon informasi atas layanan badan publik,” tandas mantan wartawan Harian Fajar itu. Danial menambahkan, hasil e-Monev yang akan diluncurkan dalam waktu dekat akan menjadi indikator penganugerahan Award Keterbukaan Informasi kepada badan publik. (rls/thaya)