Ali Baal: Era New Normal, Protokol Kesehatan Harus Diperketat

SULBAR, - Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meminta protokol kesehatan diperketat di era new normal . Hal itu disampaikan, saat menggelar rapat bersama unsur Forkopimda dan Para Bupati melalui video conference, yang berlangsung di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (16/06/20) kemarin. " Jangan sampai kita lengah, apa yang telah dijalankan selama ini yaitu penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat. Untuk itu kepada semua unsur tetap harus waspada dan bersama -sama mengambil langkah pencegahan Covid-19 walaupun dalam era new normal, apalagi saat ini, kita di Sulbar  pasien Covid-19 sudah semakin menurun, dan mudah-mudahan tidak bertambah lagi ", ujar Ali Baal. Pada kesempatan itu, Ali Baal juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang bersama dalam memerangi penyebaran Covid-19. Kepada para kepala pemerintah kabupaten se-Sulbar, Ali Baal menitip pesan untuk memvalidasi data UMKM dan UKM dalam menerapkan pemulihan ekonomi, serta mengingatkan untuk melakukan pendampingan dalam proses verifikasi pemutakhiran data sosial di desa. Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dalam rapat menyinggung soal pendidikan, terutama pembelajaran bagi siswa di tengah pandemi Covid-19. Pada kesempatan sama, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyebut, secara nasional,  posisi Sulbar saat ini berada di urutan kedua top 10 dengan jumlah kasus terendah. Untuk itu , dia meminta kepada pemkab agar terus mengambil langkah-langkah pencegahan walaupun saat ini sudah berada dalam era new normal, " Agar dilakukan standarisasi posko, jangan sampai kita lalai.  Aspek ekonomi kita saat ini sudah bisa berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, " tandasnya. Terkait pemberian bantuan kebutuhan Covid- 19, Idris menegaskan harus melalui koridor-koridor seperti yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Idris juga menanggapi pernyataan Ketua DPRD Sulbar terkait proses pembelajaran selama pandemi, “ Model penerimaan siswa adalah online, tidak ada kebijakan tatap muka, semua berbasis online, dan tetap menunggu arahan kebijakan nasional, " pungkas Idris. (ADVETORIAL)