Agar Berdampak Langsung ke Masyarakat, Prof Zudan Arahkan APBD Sulbar Berbasis IPM

MAMUJU,- Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi bersama Direktorat Korsup (Koordinasi dan Supervisi) IV KPK di Mamuju.  Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan kehadiran Korsup IV KPK dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar berdampak langsung ke masyarakat. “Kuncinya kita mau revolusi ABPD. Program kita arahkan ke IPM yang mencakup empat hal, yakni kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan stunting,” kata Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakhrulloh dalam keterangannya yang diterima wartawan, Selasa (20/06/2023). Pertemuan Pemprov Sulbar dengan Korsup IV KPK berlangsung di Gedung Graha Sande, Kompleks Perkantoran Gubernur di Mamuju, Selasa (20/06). Prof Zudan mengatakan, APBD 2 triliun cukup menangani empat persoalan tersebut apalagi dengan jumlah penduduk di Sulbar lebih sedikit dibanding daerah lain. “Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia,” ujar mantan Dirjen Dukcapil itu. Lebih lanjut Zudan mengemukakan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi sejumlah program. Diantaranya pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan Pemprov ke instansi dan Kabupaten. “Soal pokir (pokok pikiran), hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu,” jelasnya. Sementara Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar. "Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh kita evaluasi," pungkas Harun. (rls/thaya)