Prof Zudan Buka Rakor Keuangan dan Pendapatan di Polman

POLEWALI MANDAR,- Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan dan Pendapatan Daerah se- Sulawesi Barat di Kabupaten Polewali Mandar. Zudan meminta seluruh pemerintah kabupaten (Pemkab) di daerah ini agar dalam penyusunan RKPD dan APBD tahun 2024 mendukung penanganan 4+1 (Penanganan kemiskinan ektrim, penurunan angka stunting, anak tidak sekolah, pernikahan usia anak dan pengendalian inflasi). Rakor yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, berlangsung di Kantor Bupati Polewali Mandar, Rabu (18/10/2023). Pada kesempatan itu, Zudan menegaskan agar dalam pengalokasian anggaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia juga meminta dalam penyusunan APBD ada alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20%, anggaran kesehatan minimal 10%. Zudan juga meminta Pemda menyelesaikan seluruh kewajiban LHP BPK dan memberikan dukungan terhadap program JKN menuju universal health coverage, serta dukungan anggaran pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Termasuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka mitigasi bencana yang setiap saat dapat terjadi. Pada kesempatan itu, Zudan juga mengatakan bahwa selama masa kepemimpinannya tidak akan ada pemutihan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Sestama BNPP itu juga menyampaikan jika terdapat Dana Bagi Hasil yang diserahkan ke kabupaten agar betul-betul dipergunakan untuk kegiatan berdampak ke masyarakat. “Guna memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak ini dicairkan tepat waktu, maka langsung ditransfer dan dipastikan sudah masuk ke Rekening Kas Daerah masing-masing Kabupaten,” kata Zudan dalam keterangannya yang diterima wartawan, Rabu (18/10/2023). Lebih lanjut Zudan juga mengingatkan kewajiban Pemda untuk menganggarkan dana hibah dalam rangka mendukung Pilkada serentak pada perubahan APBD 2023 sebesar 40% dan sisanya 60% pada APBD pokok tahun 2024. “Kami telah melakukan penandatangan NPHD Dana Hibah Pilkada Serentak tahun 2024 untuk KPU dianggarkan sebesar Rp43 miliar dan Bawaslu sebesar Rp9,5 miliar. Pemprov Sulbar selama 3 bulan terakhir telah menerapkan sistem pembayaran Gaji setiap tanggal 1 meskipun hari libur tetap gajian, dan setiap tanggal 5 sudah dibayarkan TPP kepada ASN, harapannya agar Pemkab segera melakukan hal yang sama,” bebernya. Sementara Kepala BPKPD Sulbar Amujib menyampaikan, pelaksanaan rakor diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya Pemda dalam pengelolaan kekuangan dan optimalisasi pendapatan daerah. “Langkah-langkah penyusunan APBD tahun 2024 serta penyamaan persepsi bagi pengelola keuangan dalam penerapan manajemen kas pemda yang baik," terangnya. (rls/thaya)