APIP Diharap Berperan Maksimal Wujudkan Pemerintahan Bebas KKN

MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengharapkan APIP (Aparat Interen Pengawasan Pemerintah) berperan maksimal untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Untuk itu, APIP harus terlibat pada siklus anggaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Selain itu, APIP secara periodik melakukan pemantauan kinerja semua OPD dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Harapan tersebut dikemukakan Gubernur Sulbar pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) tingkat Provinsi Sulbar tahun 2021, di Hotel Grand Mutiara, Mamuju, Senin 24 Mei. Gubernur Ali Baal Masdar menyampaikan sambutan pembukaan Rakor secara virtual dari Jakarta melalui aplikasi video comprence. "Pelaksanaan rakor ini sangat penting dan strategis sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN di Sulbar," ujarnya. Untuk diketahui, APIP adalah aparat pengawasan interen yang beranggotakan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Inspektorat Daerah. Gubernur menegaskan, bahwa fungsi pengawasan APIP adalah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menjaga akuntabilitas pengeloaan keuangan dan APBD, serta mewujudkan pemerintahan yang melayani. Mantan Bupati Polewali Mandar dua periode itu mengungkapkan, bahwa modus penyimpangan dan penggelembungan anggaran akan dapat diproteksi lebih awal, apabila APIP dilibatkan melakukan review atas RKA (rencana kerja anggaran) OPD. Karena itulah, OPD harus meningkatkan kualitas perencanaan yang berpedoman pada biaya standar pelayanan yang jelas. APIP harus mengawalnjuga sinkronisasi perencanaan dan sasaran pembangunan daerah dengan nasional. Pada kesempatan itu, Gubernur Ali Baal Masdar menyebut salah satu program prioritas Pemprov Sulbar yaitu program Marasa. Program tersebut, merupakan wujud komitmen untuk mempercepat kemajuan pembangunan desa, dengan mengurangi kemiskinan yang berbasis kemandirian desa melalui integrasi sumberdaya ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Juga, mengembangkan produk unggulan sesuai potensi desa, dengan mendorong sinergitas antara autput program dan kebijakan pemerintah daerah. Sekprov Muhammad Idris, memaparkan lima prioritas pembanganan daerah. Pertama, pemulihan sektor ekonomi, kedua penguatan jaring pengaman sosial, sistem kesehatan daerah dan kualitas SDM. Ketiga, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, keempat penguatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. "Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan," katanya. (emd)