MAMUJU – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat turut memperkuat perencanaan pembentukan regulasi daerah melalui diskusi inventarisasi data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPD RI.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat, Selasa (20/10/2026), diikuti Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung, bersama staf Ruslan.
Diskusi tersebut bertujuan mendukung pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun Peraturan Daerah (Perda), sekaligus menghimpun berbagai masukan guna meningkatkan kualitas perencanaan legislasi di daerah.
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Anggota DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat, Andi Ian Ali Baal Masdar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan Sekretariat DPRD, serta Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat.
Diskusi ini juga menghadirkan Rahmat Idrus dan Fatwansyah Rasyid sebagai narasumber yang memberikan pemaparan terkait inventarisasi data dan penguatan perencanaan pembentukan regulasi daerah.
Sahrin Salatung mengatakan, inventarisasi data Propemperda memiliki peran penting untuk memastikan setiap regulasi yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan.
“Melalui forum ini, kita dapat memperkuat koordinasi dan bertukar informasi mengenai kebutuhan regulasi daerah. Dengan data yang akurat dan perencanaan yang matang, diharapkan setiap peraturan daerah memiliki urgensi yang jelas, tidak tumpang tindih, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Koordinasi tersebut diperlukan sejak tahap perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi pelaksanaan peraturan daerah.
Upaya penguatan perencanaan legislasi ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui kegiatan inventarisasi tersebut, Sekretariat DPRD Sulbar berharap penyusunan Propemperda Tahun 2027 dapat berlangsung lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan perencanaan regulasi yang matang dan koordinasi antarlembaga yang semakin kuat, produk hukum daerah diharapkan tidak hanya selaras dengan prioritas pembangunan Sulawesi Barat, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Rls)