MAMUJU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan PT Bank Sulselbar menghadirkan inovasi fasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui skema kredit perbankan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Inovasi yang digagas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, tersebut disosialisasikan pada Rabu (21/10/2026) di Ruang Teater Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Program ini dirancang untuk memberikan alternatif pembiayaan bagi ASN dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain memudahkan wajib pajak, inovasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Program tersebut merupakan bagian dari aksi perubahan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Latpim), yang berorientasi pada pengembangan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui kerja sama dengan Bank Sulselbar, ASN nantinya dapat memanfaatkan fasilitas kredit perbankan untuk membayar PKB dengan mekanisme angsuran yang lebih terencana. Pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan pembiayaan yang berlaku di pihak perbankan.
Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah mengenai teknis pelaksanaan program. Materi yang disampaikan meliputi mekanisme fasilitasi pembayaran PKB melalui kredit perbankan, prosedur pengajuan, hingga skema angsuran yang akan diterapkan.
Selain penyampaian informasi teknis, kegiatan tersebut juga menjadi sarana koordinasi antara Bapenda Sulbar, Bank Sulselbar, dan perangkat daerah guna memastikan kesiapan sebelum program diimplementasikan.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyatakan dukungannya terhadap inovasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan sektor perbankan menjadi salah satu upaya menghadirkan kemudahan pelayanan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan ASN.
Sementara itu, Gaffar selaku penggagas inovasi menjelaskan bahwa program ini dikembangkan sebagai alternatif solusi bagi ASN agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan melalui fasilitas pembiayaan yang lebih terencana.
Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari aksi perubahan dalam Latpim yang diharapkan mampu menghasilkan gagasan aplikatif, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
Langkah ini sejalan dengan misi kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui inovasi tersebut, Bapenda Sulbar berupaya membangun pelayanan perpajakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ke depan, Bapenda Sulbar berharap fasilitas ini dapat meningkatkan kepatuhan ASN dalam membayar PKB sekaligus memperkuat sinergi dengan Bank Sulselbar untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Implementasi program akan mengacu pada mekanisme teknis dan persyaratan yang disepakati bersama, sehingga fasilitas pembiayaan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. (Rls)