MAMUJU – Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Sulawesi Barat yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan melibatkan berbagai sektor. Dengan angka mencapai 11,21 persen, Sulbar disebut berada di posisi empat besar secara nasional.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) untuk memperkuat langkah pencegahan melalui program unggulan Pastipadu (Pencegahan-Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu).
Program ini mengintegrasikan penanganan empat isu prioritas daerah, yakni stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah (ATS), serta pencegahan perkawinan anak.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Sulbar, Nana Darmania, mengatakan pencegahan perkawinan anak membutuhkan pendekatan menyeluruh dengan menyasar lingkungan pendidikan, keluarga, hingga masyarakat.
Menurutnya, perkawinan anak bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan berbagai masalah sosial. Di antaranya anak putus sekolah, kemiskinan, risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga potensi gangguan kesehatan bagi ibu dan anak.
"Kalau perkawinan anak bisa kita tekan, salah satu upaya untuk menurunkan risiko stunting juga bisa kita perkuat. Karena itu, persoalan ini harus ditangani sejak awal," ujar Darmania.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan Dinsos P3A dan PMD Sulbar adalah memperluas edukasi pencegahan perkawinan anak ke sekolah-sekolah dengan melibatkan Forum Anak.
Melalui program Sahabat (Suara Anak Hadir Tolak Nikah Dini), para pelajar didorong menjadi agen perubahan dengan menyampaikan pesan-pesan pencegahan perkawinan anak kepada teman sebaya.
Program tersebut telah melibatkan pelajar tingkat SMP dan SMA melalui Forum Anak. Pendekatan sebaya ini diharapkan mampu membangun kesadaran dari lingkungan terdekat anak sekaligus mengubah pola pikir mengenai risiko perkawinan pada usia dini.
Selain sosialisasi secara langsung, pemerintah daerah juga merencanakan kampanye kreatif melalui slogan dan materi promosi yang akan dikembangkan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Forum Anak diharapkan turut mengambil peran dalam memproduksi konten edukasi untuk disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi.
Darmania menilai, keberadaan program Pastipadu menjadi salah satu kekuatan dalam mempercepat penanganan persoalan perkawinan anak karena mengintegrasikan berbagai program dan sektor terkait.
“Dengan adanya program Pastipadu, lebih optimis dan yakin bhwa perkawinaan anak di Sulbar akan turun. Pastipadu merupakan program yang luar biasa,” ungkapnya.
Meski demikian, upaya pencegahan tidak hanya menyasar lingkungan sekolah. Pemerintah desa juga didorong mengambil peran aktif dalam membangun lingkungan yang aman dan mampu melindungi anak dari perkawinan usia dini.
Salah satu langkah yang diupayakan adalah mendorong kepala desa menerbitkan surat atau kebijakan yang mempertegas komitmen pencegahan perkawinan anak. Pemerintah kabupaten juga diharapkan menghadirkan inovasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
"Upaya pencegahan tidak hanya menyasar sekolah. Kami juga mendorong pemerintah desa mengambil peran aktif dalam melindungi anak dari perkawinan usia dini," katanya.
Menurut Darmania, keterlibatan pemerintah desa sangat penting karena keluarga dan lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keputusan anak. Edukasi kepada orang tua juga perlu diperkuat agar persoalan ekonomi tidak menjadi alasan untuk menikahkan anak sebelum waktunya.
"Upaya pencegahan harus dilakukan bersama. Kami terus mendorong sekolah, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan masyarakat agar memiliki komitmen yang sama dalam menekan perkawinan anak," ungkap Darmania.
Berdasarkan data dispensasi perkawinan di tingkat Provinsi Sulawesi Barat, tercatat sebanyak 117 anak perempuan dan 24 anak laki-laki.
Namun, data tersebut hanya menggambarkan perkara yang tercatat melalui mekanisme dispensasi pengadilan. Sementara jumlah perkawinan anak yang tidak tercatat belum dapat dipastikan melalui data tersebut.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pendataan sekaligus memastikan upaya pencegahan menjangkau seluruh anak yang rentan, termasuk mereka yang tidak lagi mengenyam pendidikan.
Darmania menilai, anak putus sekolah dan kondisi ekonomi keluarga dapat meningkatkan kerentanan terhadap perkawinan anak. Karena itu, langkah pencegahan perlu dibarengi dengan upaya mempertahankan anak agar tetap bersekolah serta memperkuat dukungan bagi keluarga.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Dinsos P3A dan PMD Sulbar juga telah menyusun peta jalan (roadmap) penurunan perkawinan anak dengan target menekan angka tersebut minimal satu persen setiap tahun.
"Target tersebut membutuhkan kerja berkelanjutan dan dukungan banyak pihak. Selain melalui program pemerintah daerah, upaya pencegahan juga didukung keterlibatan Tim Penggerak PKK, sekolah, Forum Anak, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa," ujarnya.
Pencegahan perkawinan anak juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Melalui upaya tersebut, pemerintah daerah didorong menghadirkan kebijakan dan inovasi yang menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak.
Darmania menegaskan, keberhasilan menekan angka perkawinan anak tidak cukup hanya melalui imbauan. Diperlukan edukasi berkelanjutan, dukungan keluarga, kesempatan memperoleh pendidikan, serta lingkungan yang mampu melindungi anak dari keputusan yang berisiko terhadap masa depannya.
"Melalui penguatan kolaborasi tersebut, kami berharap angka perkawinan anak dapat ditekan secara bertahap. Dengan demikian, semakin banyak anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, tumbuh sehat, dan mempersiapkan masa depan tanpa harus menghadapi tanggung jawab perkawinan pada usia yang belum matang," tutup Darmania. (Rls)