MAMUJU – Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mulai merumuskan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Tahun 2026–2029. Perumusan tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Rumah Makan Gayatri, Senin (26/10/2026).
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, didampingi Kepala Bidang Hilirisasi Hasil Perkebunan, Agustina Palimbong.
Pertemuan tersebut melibatkan Tim Penyusun RAD-KSB yang terdiri atas sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait.
Pembahasan difokuskan pada perumusan arah kebijakan dan rencana aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk periode 2026–2029. Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian, mulai dari penyelarasan program lintas sektor, penetapan sasaran dan prioritas pembangunan, hingga penguatan koordinasi antarinstansi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan.
Selain penyelarasan program, penyusunan RAD-KSB juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit, meningkatkan produktivitas dan kapasitas pekebun, serta mendorong penerapan praktik budidaya yang baik.
Aspek perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat turut menjadi perhatian. Begitu pula dengan legalitas usaha perkebunan, penguatan kelembagaan pekebun, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan.
Melalui pertemuan tersebut, tim penyusun diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sektor perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat. Termasuk di dalamnya pembagian peran setiap pemangku kepentingan serta penyelarasan program agar implementasi RAD-KSB dapat berjalan secara terukur.
Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, berharap RAD-KSB Tahun 2026–2029 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perkebunan di Sulawesi Barat.
“Diharapkan RAD-KSB ini dapat menjadi bahan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga program yang dilaksanakan dapat lebih terarah, terkoordinasi, dan mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan,” ujar Faizal.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui penyusunan RAD-KSB Tahun 2026–2029 mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang produktif dan berdaya saing, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi pekebun dan masyarakat. (Rls)