PACEKO.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melaksanakan rapat paripurna dengan penyampaian pendapat akfir fraksi dan persetujuan bersama terhadap ranperda pertanggungjawaban tahun anggaran 2018, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sulbar, Selasa kemarin (09/07/19).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras didampingi Wakil Ketua Harun, dihadiri Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, serta anggota DPRD Sulbar dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sulbar.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing fraksi membacakan pandangan fraksi dimulai dari Fraksi Demokrat dengan juri bicara Firman Argo yang menyoroti kinerja Dinas Pendidikan yang yang sampai saat ini masih banyak menyisakan masalah, seperti pendidikan di Sulbar secara nasional berada ditingkat terendah, belum lagi masalah guru tidak tetap (GTT) belum juga diselesaikan.

” Ini menjadi cambuk kepada kita pendidikan di Sulawesi Barat ,agar supaya SDM generasi muda Sulawesi Barat dapat pendidikan yang layak dan mampu menjadi yang terbaik kedepannya,” kata Firman, melalui rilis Humas DPRD Sulbar.

Sementra itu, fraksi Golkar dengan juru bicara Thamrin Endeng,  fraksi Gerindra dengan juru bicara Jumiati Mahmud, fraksi PAN dengan juru bicara Mukhtar Belo, fraksi PDIP dengan juru  bicara Itol Syaiful Tonra, fraksi Indonesia Hebat dengan juru bicara Abd.Rahim dan Fraksi Kehormatan dengan juru bicara Abd.Latif Abbas, hampir semuanya menyorotori penyelesaian masalah GTT yang tidak kunjung menemukan titik terang.

Meski demikian seluruh fraksi menyetujui ranperda Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD  Tahun Anggaran 2018 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. (ADVETORIAL)