Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 Sulbar Disetujui, Dengan Sejumlah Catatan

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 Sulbar Disetujui, Dengan Sejumlah Catatan

PACEKO.COM,- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar, Selasa kemarin (09/07/19), menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, dengan sejumlah catatan.

Salah satunya masalah pengelolaan anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap belum efektif, serta masalah Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sampai saat ini belum terselesaikan.

“ Fraksi Partai Demokrat menerima ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dan berharap ranperda tersebut dapat dijadikan referensi, koreksi dan evaluasi untuk melakukan perubahan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap manajemen perubahan APBD Provinsi Sulbar kedepannya “ kata juru bicara Fraksi Demokrat Firman Argo Waskito, melalui rilis Humas DPRD Sulbar.

Sementara itu, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Itol Syaiful Tonra berharap, Gubernur Sulbar melalui Kepala Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan di Sulbar menjadi lebih baik.

Catatan juga diberikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Thamrin Endeng yang menilai kinerja OPD di Sulbar belum efektif, akibat kurangnya sinergitas antara atasan dan bawahan.

Tidak jauh berbeda, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Jumiati Mahmud, dan Fraksi Indonesia Hebat melalui juru bicaranya Abdul Rahim, yang menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah OPD di Sulbar, yang perlu mendapat perhatian gubernur agar pembangunan bisa berjalan lebih baik.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya Muhtar Belo, berharap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah Sulbar untuk bisa lebih baik lagi.

Dan terakgir Fraksi Keumatan melalui juru bicaranya Abdul Latif Abbas berharap Pemprov Sulbar bersama seluruh OPD untuk lebih seriusi dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, demi kemajuan sulbar pada masa yang akan datang.

Menanggapi sejumlah catatan tersebut, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja agar pemerintahan yang dipimpinnya ke depan dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

“ Saya berharap, apa yang kita lakukan untuk memajukan dan menyetarakan daerah ini, bisa memperoleh hasil yang lebih baik lagi “ pungkas ABM.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras didampingi Wakil Ketua DPRD, Harun,  turut dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan para pimpinan OPD. (ADVETORIAL)

 

__Terbit pada
10/07/2019
__Kategori
Polhukam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *