POLEWALI MANDAR,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai mencapai Rp1.643.516.269.651 atau sekitar Rp1,64 triliun.
Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Polman yang berlangsung di ruang paripurna Kantor DPRD Polman, Minggu (15/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, didampingi Wakil Ketua II Amiruddin. Turut hadir Bupati Polman Samsul Mahmud bersama Wakil Bupati Andi Nursami Masdar.
Agenda rapat meliputi penyampaian laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD sekaligus permintaan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2027.
Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud mengatakan, APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polman 2025–2029.
Dia menjelaskan, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 adalah percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan tema tersebut, kebijakan APBD 2027 diarahkan pada lima prioritas pembangunan daerah.
Kelima prioritas itu meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan optimalisasi tata kelola pemerintahan.
"Seluruh prioritas pembagunan harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Samsul Mahmud.
Pada kesempatan tersebut, Samsul juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar serta Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran perangkat daerah.
Menurutnya, proses pembahasan APBD tersebut mencerminkan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat.
Samsul menegaskan, seluruh catatan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD dalam laporan akhir telah disimak dengan saksama. Pemerintah daerah, kata dia, menerima seluruh masukan tersebut secara terbuka untuk ditindaklanjuti melalui TAPD dan perangkat daerah terkait.
Samsul menilai, rampungnya pembahasan APBD lebih awal bukan sekadar capaian administratif. Hal itu juga memberikan waktu lebih luas untuk proses evaluasi oleh Pemprov Sulbar, penetapan Perda, persiapan pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan program pembangunan sejak awal tahun anggaran.
"Penyelesaian lebih awal ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan langkah strategis yang memberikan ruang lebih optimal bagi proses evaluasi pemerintah provinsi, penetapan Perda, persiapan pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sejak awal tahun anggaran 2027,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati Samsul Mahmud mengakui penyusunan APBD 2027 masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan ruang fiskal.
Struktur pendapatan daerah, kata dia, masih didominasi dana transfer. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan untuk pelayanan publik dan pembangunan terus mengalami peningkatan.
Untuk memastikan penetapan APBD berjalan sesuai target, Samsul menginstruksikan TAPD segera menyiapkan seluruh dokumen dan berkoordinasi dengan Banggar DPRD guna menindaklanjuti hasil evaluasi secara cermat dan tepat waktu.
Langkah tersebut diperlukan agar APBD 2027 dapat ditetapkan sebelum akhir 2026. Dia meminta seluruh kepala perangkat daerah, direksi RSUD, dan pimpinan BUMD mulai mempersiapkan pelaksanaan program, mempercepat perencanaan pengadaan, menjaga disiplin anggaran, serta memastikan setiap kegiatan memiliki target dan indikator hasil yang terukur.(run/thaya)